DPR minta Dipo sebut oknum DPR pemain APBN

Sindonews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Koorkesra Taufik Kurniawan menanggapi secara positif surat edaran dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke kementerian dan pemerintah daerah agar tidak melakukan kongkalikong dengan oknum DPR/DPRD dalam penggunaan APBN/APBD. Namun, agar hal itu tidak menimbulkan fitnah, maka sebaiknya Dipo menyampaikan langsung ke pimpinan DPR agar bisa diteruskan ke Badan Kehormatan jika memang surat edaran itu berangkat dari adanya oknum anggota DPR yang bermain proyek.

“Terkait dengan surat edaran yang disampaikan Seskab, tentunya itu secara isi surat bisa kita lihat dari aspek nilai positifnya. Artinya kita mendukung penuh, DPR mendukung penuh agar sebut nama kalau ada oknum DPR yang menimbulkan beban dalam kaitan APBN," kata Taufik, di Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Taufik selaku pimpinan yang mengoordinasikan BK DPR merasa berkepentingan untuk meluruskan informasi soal kemungkinan adanya oknum DPR yang menjadi calo anggaran. Sebab, hal itu sudah disebutkan oleh Seskab Dipo Alam dan bahkan sudah menjadi polemik beberapa hari belakangan.

“Langsung saja, sesuai dengan mekanisme tatib DPR sekirannya ada anggota DPR yang bermain mata dengan direksi BUMN maupun kementerian tinggal langsung tunjuk hidung disertai alat buktinya sehingga bisa kita salurkan ke mekanisme pengaduan masyarakat,” tegasnya.

Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengemukakan, jika benar selama ini terjadi kongkalikong dalam penempatan anggaran baik dari APBN maupun APBD, maka yang terlibat tentunya bukan hanya DPR/DPRD, melainkan juga dari pemerintah.

Karena itu, alangkah lebih baiknya jika itu diserahkan melalui mekanisme yang ada dan juga diteruskan melalui jalur hukum.

“Kongkalikong jika terjadi pasti juga kemudian ada dari pemerintah, tidak hanya dari DPR. Pasti ada komunikasi dua arah. Jadi secara umum kita dukung agar tidak ada permainan anggaran, jika sekarang ini sudah ada silakan sebut dan disampaikan ke pimpinan agar diproses sesuai mekanisme di BK DPR,” jelasnya.

Seperti diketahui, Sekretariat Kabinet menerbitkan surat edaran ke Kementerian, Pimpinan Lembaga Non-Kementerian dan seluruh kepala daerah. Menurut surat edaran tersebut, Anggota KIB II, pimpinan lembaga non-kementerian dan seluruh kepala daerah diminta mewaspadai kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/DPRD atau rekanaan.

Bahkan, kemarin Seskab juga kembali membuat surat edaran tentang pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah terjadinya praktik kongkalikong ke seluruh direksi BUMN agar tidak menuruti permintaan uang oleh oknum DPR untuk melancarkan persetujuan DPR dalam pencairan PMN. (mhd)