Dipo : Dahlan Iskan tak bisa sebut nama
Kamis, 25 Oktober 2012 - 13:24 WIB
Dipo : Dahlan Iskan tak bisa sebut nama
A
A
A
Sindonews.com - Terkait tuntutan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta Dahlan Iskan mengungkapkan siapa saja oknum anggota DPR yang kerap memeras BUMN, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menilai Dahlan tidak dapat melakukan hal tersebut.
"Dia kan bukan penegak hukum. Saya kira dari pemerintah seyogyanya tidak (menyebutkan nama). Kalau soal menyebut nama itu lebih baik di proses penegakan hukum saja," ungkap dia, kala ditemui di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Menurut dia, dalam Surat Edaran (SE) 542 tanggal 28 september yang ditujukan ke seluruh kementerian anggota kabinet dan pemda memang termasuk BUMN dan jajarannya. "Jadi Dahlan memang kirim SMS sehubungan dengan jajaran BUMN, direksi, memang masih ada yang mengalami. Menurutnya, ada oknum di DPR yang minta jatah," jelas Dipo.
Menurut dia, tindakan tersebut terjadi ketika persetujuan pencarian PMN. "Menurut Dahlan masih ada yang istilahnya meminta jatah, dan itu tentu tidak sesuai dengan SE 542 yang kami kirimkan ke semua kementerian dan jajarannya," tambah dia.
Dipo melanjutkan, Dahlan juga berterimakasih karena dengan adanya SE 542, maka mendorong jajaran direksi agar tidak melayani bila ada bujukan, permintaan atau tekanan permintaan jatah.
"Tidak ada niat yang buruk dari siapapun Untuk mengawal bagaimana APBN kita dan APBD 2013-2014 lancar dari hal-hal yang tidak diharapkan seperti yang terkuak di sidang-sidang tipikor," tukas dia.
"Dia kan bukan penegak hukum. Saya kira dari pemerintah seyogyanya tidak (menyebutkan nama). Kalau soal menyebut nama itu lebih baik di proses penegakan hukum saja," ungkap dia, kala ditemui di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (25/10/2012).
Menurut dia, dalam Surat Edaran (SE) 542 tanggal 28 september yang ditujukan ke seluruh kementerian anggota kabinet dan pemda memang termasuk BUMN dan jajarannya. "Jadi Dahlan memang kirim SMS sehubungan dengan jajaran BUMN, direksi, memang masih ada yang mengalami. Menurutnya, ada oknum di DPR yang minta jatah," jelas Dipo.
Menurut dia, tindakan tersebut terjadi ketika persetujuan pencarian PMN. "Menurut Dahlan masih ada yang istilahnya meminta jatah, dan itu tentu tidak sesuai dengan SE 542 yang kami kirimkan ke semua kementerian dan jajarannya," tambah dia.
Dipo melanjutkan, Dahlan juga berterimakasih karena dengan adanya SE 542, maka mendorong jajaran direksi agar tidak melayani bila ada bujukan, permintaan atau tekanan permintaan jatah.
"Tidak ada niat yang buruk dari siapapun Untuk mengawal bagaimana APBN kita dan APBD 2013-2014 lancar dari hal-hal yang tidak diharapkan seperti yang terkuak di sidang-sidang tipikor," tukas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
