Pemerintah belum prioritaskan kenaikan BBM
Jum'at, 26 Oktober 2012 - 12:15 WIB
Pemerintah belum prioritaskan kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah belum berpikir untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meskipun Pasal 8 ayat 10 APBN 2013 memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga.
Berdasarkan Pasal 8 ayat 10,pemerintah dimungkinkan menaikkan harga BBM tahun depan jika terjadi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi.
“Pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga, tapi itu tidak sekarang. Ini tidak dipikirkan oleh pemerintah,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo seusai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.
Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut menjelaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil opsi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menkeu menegaskan, ada sejumlah pertimbangan yang harus dikedepankan yakni aspek ekonomi, sosial, kemiskinan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Agus pun mengingatkan semua pihak untuk tidak terus menerus membahas kemungkinan kenaikan harga BBM pada 2013 karena akan menimbulkan ketidakpastian hingga mengakibatkan ekspektasi inflasi.
Sebagai catatan, saat pembahasan APBN-P 2012 akhir Maret lalu, inflasi pada Maret dan April sangat tinggi hingga 0,7 persen dan 0,21 persen karena ada ekspektasi inflasi kenaikan harga BBM.
“Kasihan kalau seandainya orang-orang menduga kemudian harga sudah naik, padahal kita tidak menaikkan harga BBM,” ujar Menkeu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, Pasal 8 ayat 10 APBN 2013 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai wewenang untuk menaikkan harga BBM, tetapi juga lebih pada keleluasaan pemerintah untuk mengamankan pasokan BBM ataupun fiskal jika terjadi perubahan asumsi makro seperti ICP yang melonjak atau rupiah yang melemah.
Berdasarkan Pasal 8 ayat 10,pemerintah dimungkinkan menaikkan harga BBM tahun depan jika terjadi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi.
“Pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga, tapi itu tidak sekarang. Ini tidak dipikirkan oleh pemerintah,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo seusai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.
Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut menjelaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil opsi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menkeu menegaskan, ada sejumlah pertimbangan yang harus dikedepankan yakni aspek ekonomi, sosial, kemiskinan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Agus pun mengingatkan semua pihak untuk tidak terus menerus membahas kemungkinan kenaikan harga BBM pada 2013 karena akan menimbulkan ketidakpastian hingga mengakibatkan ekspektasi inflasi.
Sebagai catatan, saat pembahasan APBN-P 2012 akhir Maret lalu, inflasi pada Maret dan April sangat tinggi hingga 0,7 persen dan 0,21 persen karena ada ekspektasi inflasi kenaikan harga BBM.
“Kasihan kalau seandainya orang-orang menduga kemudian harga sudah naik, padahal kita tidak menaikkan harga BBM,” ujar Menkeu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, Pasal 8 ayat 10 APBN 2013 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai wewenang untuk menaikkan harga BBM, tetapi juga lebih pada keleluasaan pemerintah untuk mengamankan pasokan BBM ataupun fiskal jika terjadi perubahan asumsi makro seperti ICP yang melonjak atau rupiah yang melemah.
(gpr)
Lihat Juga :
