Direksi BUMN diminta beberkan nama pemeras
Sabtu, 27 Oktober 2012 - 12:33 WIB
Direksi BUMN diminta beberkan nama pemeras
A
A
A
Sindonews.com - BUMN Care Community (BUMN Care) meminta sejumlah direksi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeberkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memeras BUMN.
Ini menyusul munculnya komentar anggota DPR di sejumlah media, yang menyerang Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang diduga terkait laporan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, itu mengenai masih adanya pemerasan BUMN oleh sejumlah oknum DPR.
Menyikapi hal ini, Koordinator BUMN Care Budi Purnomo Karjodihardjo meminta, direksi BUMN yang pernah dan sedang menjadi korban pemerasan oknum anggota DPR untuk melaporkannya.
"Direksi BUMN segera proaktif untuk tidak takut dan ragu-ragu dalam mengumumkan nama-nama oknum DPR yang meminta jatah atau pemerasan kepada BUMN, baik secara halus maupun terang-terangan," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (27/10/2012).
Menurut Budi, sejumlah direksi BUMN tersebut harus berani mengambil inisiatif untuk melaporkan oknum DPR kepada menteri pemegang sekitar 140 saham perusahaan pelat merah tersebut.
Dia menilai, langkah tersebut penting dilakukan agar polemik yang terjadi di masyarakat tidak berkepanjangan. Disamping itu, Budi meminta anggota parlemen serius mendukung program BUMN yang bersih dan bebas korupsi.
"Masih adanya laporan soal pemerasan oleh oknum anggota DPR membuktikan tidak adanya niat baik untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tutur dia.
Jika terbukti pemerasan tersebut dilakukan oleh anggota legislatif, maka wakil rakyat yang seharusnya membuat Undang-Undang (UU) dan mengawasi jalannya pelaksanaan UU yang dibuat lembaga eksekutif, menjadi tidak amanah dan melawan rakyat.
"(Kami) meminta agar pimpinan DPR RI untuk tidak emosional dan lebih banyak melakukan intropeksi sambil melakukan evaluasi agar anggota DPR menjadi lembaga yang lebih berwibawa dan menyapu bersih oknum DPR yang kotor," papar Budi.
BUMN Care, kata dia, juga meminta parlemen di Senayan untuk mendukung langkah Dahlan Iskan memerangi koruptor di perusahaan milik negara sekaligus di gedung wakil rakyat tersebut.
Seperti diketahui, Dahlan pada pekan lalu telah mengadukan perihal pemerasan yang dilakukan oknum DPR ke sejumlah BUMN kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Sebagai tindak lanjut atas aduan tersebut, Seskab mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan BUMN untuk menolak pemerasan yang dilakukan oknum DPR dan segera melaporkannya.
Sementara, anggota DPR menilai laporan Dahlan ke Seskab dinilai salah alamat, apalagi belum tentu sesuai dengan fakta. "Salah alamat itu, mestinya lapor Presiden sebagai atasan langsung," kata Anggota komisi XI, Achsanul Qosasi beberapa waktu lalu.
Dia berpendapat, seharusnya Dahlan melaporkan hal itu langsung ke pimpinan DPR untuk diteruskan kepada fraksi-fraksi guna mengecek dan menindak, jika terbukti ada oknum anggota DPR melakukan pemerasan kepada BUMN.
Ini menyusul munculnya komentar anggota DPR di sejumlah media, yang menyerang Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang diduga terkait laporan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, itu mengenai masih adanya pemerasan BUMN oleh sejumlah oknum DPR.
Menyikapi hal ini, Koordinator BUMN Care Budi Purnomo Karjodihardjo meminta, direksi BUMN yang pernah dan sedang menjadi korban pemerasan oknum anggota DPR untuk melaporkannya.
"Direksi BUMN segera proaktif untuk tidak takut dan ragu-ragu dalam mengumumkan nama-nama oknum DPR yang meminta jatah atau pemerasan kepada BUMN, baik secara halus maupun terang-terangan," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (27/10/2012).
Menurut Budi, sejumlah direksi BUMN tersebut harus berani mengambil inisiatif untuk melaporkan oknum DPR kepada menteri pemegang sekitar 140 saham perusahaan pelat merah tersebut.
Dia menilai, langkah tersebut penting dilakukan agar polemik yang terjadi di masyarakat tidak berkepanjangan. Disamping itu, Budi meminta anggota parlemen serius mendukung program BUMN yang bersih dan bebas korupsi.
"Masih adanya laporan soal pemerasan oleh oknum anggota DPR membuktikan tidak adanya niat baik untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tutur dia.
Jika terbukti pemerasan tersebut dilakukan oleh anggota legislatif, maka wakil rakyat yang seharusnya membuat Undang-Undang (UU) dan mengawasi jalannya pelaksanaan UU yang dibuat lembaga eksekutif, menjadi tidak amanah dan melawan rakyat.
"(Kami) meminta agar pimpinan DPR RI untuk tidak emosional dan lebih banyak melakukan intropeksi sambil melakukan evaluasi agar anggota DPR menjadi lembaga yang lebih berwibawa dan menyapu bersih oknum DPR yang kotor," papar Budi.
BUMN Care, kata dia, juga meminta parlemen di Senayan untuk mendukung langkah Dahlan Iskan memerangi koruptor di perusahaan milik negara sekaligus di gedung wakil rakyat tersebut.
Seperti diketahui, Dahlan pada pekan lalu telah mengadukan perihal pemerasan yang dilakukan oknum DPR ke sejumlah BUMN kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Sebagai tindak lanjut atas aduan tersebut, Seskab mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan BUMN untuk menolak pemerasan yang dilakukan oknum DPR dan segera melaporkannya.
Sementara, anggota DPR menilai laporan Dahlan ke Seskab dinilai salah alamat, apalagi belum tentu sesuai dengan fakta. "Salah alamat itu, mestinya lapor Presiden sebagai atasan langsung," kata Anggota komisi XI, Achsanul Qosasi beberapa waktu lalu.
Dia berpendapat, seharusnya Dahlan melaporkan hal itu langsung ke pimpinan DPR untuk diteruskan kepada fraksi-fraksi guna mengecek dan menindak, jika terbukti ada oknum anggota DPR melakukan pemerasan kepada BUMN.
(rna)
Lihat Juga :
