DPR kejar Dahlan soal kerugian PLN
Senin, 29 Oktober 2012 - 13:20 WIB
DPR kejar Dahlan soal kerugian PLN
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Menteri BUMN Dahlan Iskan wajib memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII yang membahas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya kerugian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp37 triliun.
Pasalnya, kerugian yang dilaporkan BPK terjadi semasa Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN.
"Itu pasti terkait, karena laporan BPK itu kan tahun dimana beliau menjadi dirut, jadi jangan ditanggapi bahwa kita memanggil Pak Dahlan itu sebagai Dahlan Iskan, tapi sebagai mantan dirut PLN," jelas anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani kepada Sindonews di Menara MNC, Jakarta, Senin (29/10/2012).
Menurut Dewi, keterangan langsung dari mantan Dirut PLN yang kini menjabat Menteri BUMN itu sangat dibutuhkan untuk mencari penyebab kerugian PLN. Dengan adanya data dari Dahlan, diharapkan pengelolaan PLN bisa diperbaiki sehingga tidak lagi menguras anggaran negara.
"Kita ingin menemukan sebenarnya sumber-sumber ketidakefisienan PLN itu apa, dan ini semangatnya untuk perbaikan kedepan yang lebih baik," tandasnya.
Lebih lanjut, dia berjanji akan terus menagih keterangan dari Dahlan sebagai tindak lanjut dari laporan BPK. "Kami memang selalu menindaklanjuti berbagai laporan, termasuk di antaranya adalah hasil audit dari BPK bahwa ada inefisiensi di tubuh PLN, nah itu kita kejar, kita minta klarifikasi," pungkasnya.
Pasalnya, kerugian yang dilaporkan BPK terjadi semasa Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN.
"Itu pasti terkait, karena laporan BPK itu kan tahun dimana beliau menjadi dirut, jadi jangan ditanggapi bahwa kita memanggil Pak Dahlan itu sebagai Dahlan Iskan, tapi sebagai mantan dirut PLN," jelas anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani kepada Sindonews di Menara MNC, Jakarta, Senin (29/10/2012).
Menurut Dewi, keterangan langsung dari mantan Dirut PLN yang kini menjabat Menteri BUMN itu sangat dibutuhkan untuk mencari penyebab kerugian PLN. Dengan adanya data dari Dahlan, diharapkan pengelolaan PLN bisa diperbaiki sehingga tidak lagi menguras anggaran negara.
"Kita ingin menemukan sebenarnya sumber-sumber ketidakefisienan PLN itu apa, dan ini semangatnya untuk perbaikan kedepan yang lebih baik," tandasnya.
Lebih lanjut, dia berjanji akan terus menagih keterangan dari Dahlan sebagai tindak lanjut dari laporan BPK. "Kami memang selalu menindaklanjuti berbagai laporan, termasuk di antaranya adalah hasil audit dari BPK bahwa ada inefisiensi di tubuh PLN, nah itu kita kejar, kita minta klarifikasi," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
