Gas diekspor murah, Pemerintah salahkan pendahulunya
Rabu, 31 Oktober 2012 - 11:30 WIB
Gas diekspor murah, Pemerintah salahkan pendahulunya
A
A
A
Sindonews.com - Ketersediaan pasokan gas di dalam negeri yang belum terjamin merupakan salah satu kendala yang sering dikeluhkan oleh industri di dalam negeri.
Pemerintah menilai masalah ketersediaan gas ini merupakan warisan dari pemerintahan periode sebelumnya yang membuat kontrak gas tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang.
"Gas diekspor dengan harga murah itu akibat kontrak jangka panjang," ujar Dirjen Pembinaan Usaha Hulu Migas Nuriyanto Wagimin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Demi menyelesaikan masalah pasokan gas ini, Nuriyanto mengemukakan bahwa pemerintah telah mengusahakan negosiasi ulang kontrak-kontrak gas yang merugikan negara. "Pemerintah telah mengusahakan renegosiasi," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Basis Industri Manufaktur, Panggah Susanto, mengkritik pemerintahan periode sebelumnya yang membuat negara dirugikan akibat penandatanganan kontrak gas tanpa melihat efek jangka panjang.
"Kita harus berpikir beberapa puluh tahun kedepan. Jangan kita mengatur ketersediaan gas pada waktu kita butuh saja sekarang," tukas dia.
Seperti diketahui, pemerintah sering mendapat serangan kritik karena ketika industri di dalam negeri menjerit kekurangan pasokan gas, persediaan gas malah diekspor dengan harga terlalu murah.
Salah satu contoh kasus penjualan gas dengan harga murah adalah ekspor LNG Tangguh ke China seharga USD3,35 per juta Btu. Padahal, harga pasaran gas dunia adalah USD9 per juta Btu atau hampir tiga kali lipatnya.
Kontrak gas yang merugikan negara tersebut dibuat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2002 silam.
Pemerintah menilai masalah ketersediaan gas ini merupakan warisan dari pemerintahan periode sebelumnya yang membuat kontrak gas tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang.
"Gas diekspor dengan harga murah itu akibat kontrak jangka panjang," ujar Dirjen Pembinaan Usaha Hulu Migas Nuriyanto Wagimin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Demi menyelesaikan masalah pasokan gas ini, Nuriyanto mengemukakan bahwa pemerintah telah mengusahakan negosiasi ulang kontrak-kontrak gas yang merugikan negara. "Pemerintah telah mengusahakan renegosiasi," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Basis Industri Manufaktur, Panggah Susanto, mengkritik pemerintahan periode sebelumnya yang membuat negara dirugikan akibat penandatanganan kontrak gas tanpa melihat efek jangka panjang.
"Kita harus berpikir beberapa puluh tahun kedepan. Jangan kita mengatur ketersediaan gas pada waktu kita butuh saja sekarang," tukas dia.
Seperti diketahui, pemerintah sering mendapat serangan kritik karena ketika industri di dalam negeri menjerit kekurangan pasokan gas, persediaan gas malah diekspor dengan harga terlalu murah.
Salah satu contoh kasus penjualan gas dengan harga murah adalah ekspor LNG Tangguh ke China seharga USD3,35 per juta Btu. Padahal, harga pasaran gas dunia adalah USD9 per juta Btu atau hampir tiga kali lipatnya.
Kontrak gas yang merugikan negara tersebut dibuat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2002 silam.
(gpr)
Lihat Juga :
