Tuding DPR pemeras BUMN, reputasi Dahlan dipertaruhkan
Jum'at, 02 November 2012 - 11:16 WIB
Tuding DPR pemeras BUMN, reputasi Dahlan dipertaruhkan
A
A
A
Sindonews.com- Anggota Komisi III DPR RI, Didi Irawadi Syamsudin menilai aduan menteri BUMN, Dahlan Iskan ke Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam secara tidak langsung mempertaruhkan reputasinya. Menurutnya aduan tersebut jika tidak dibuktikan hanya jadi isapan jempol belaka.
"Maka kredibilitas dan reputasi Dahlan Iskan jadi pertaruhan. Publik akan menilai apa yg telah disampaikan Dahlan Iskan ternyata hanyalah sebatas isapan jempol belaka," ujar Didi kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Jumat (2/11/2012).
Dahlan Iskan sebagai unsur pemerintah, seharusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, namun jika tidak menyebut nama oknum DPR yang melakukan pemerasan maka tidak searah dengan misi pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah.
Politisi partai Demokrat ini menyebut kurang tepat sikap Dahlan Iskan baru mau mengungkapkan nama oknum DPR apabila DPR memanggil dan memintanya secara resmi.
Menurutnya alasan tersebut keliru, sebab yang telah terjadi adalah tuduhan adanya pemerasan terhadap BUMN sepenuhnya merupakan domain KPK, sehingga pengungkapannya harus di KPK.
Menurutnya, sebagai pejabat negara, Dahlan harus berani bertanggung jawab. "Setiap pernyataan Dahlan Iskan sebagai pejabat publik tentu harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dalam hal ini beliau mengetahui dugaan adanya pemerasan," pungkasnya.
"Maka kredibilitas dan reputasi Dahlan Iskan jadi pertaruhan. Publik akan menilai apa yg telah disampaikan Dahlan Iskan ternyata hanyalah sebatas isapan jempol belaka," ujar Didi kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Jumat (2/11/2012).
Dahlan Iskan sebagai unsur pemerintah, seharusnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, namun jika tidak menyebut nama oknum DPR yang melakukan pemerasan maka tidak searah dengan misi pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah.
Politisi partai Demokrat ini menyebut kurang tepat sikap Dahlan Iskan baru mau mengungkapkan nama oknum DPR apabila DPR memanggil dan memintanya secara resmi.
Menurutnya alasan tersebut keliru, sebab yang telah terjadi adalah tuduhan adanya pemerasan terhadap BUMN sepenuhnya merupakan domain KPK, sehingga pengungkapannya harus di KPK.
Menurutnya, sebagai pejabat negara, Dahlan harus berani bertanggung jawab. "Setiap pernyataan Dahlan Iskan sebagai pejabat publik tentu harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dalam hal ini beliau mengetahui dugaan adanya pemerasan," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
