Lahan kritis di Kuningan capai 16.000 hektare
Minggu, 04 November 2012 - 19:15 WIB
Lahan kritis di Kuningan capai 16.000 hektare
A
A
A
Sindonews.com - Luas lahan kritis di Kabupaten Kuningan mencapai 16.000 hektare, dimana 6.000 hektare diantaranya tergolong parah hingga sulit untuk ditanami kembali.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Kuningan Ukas Suharsaputra mengungkapkan, sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan marginal yang kering dan hanya mengandalkan air hujan.
Hal tersebut diperparah dengan kurangnya pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang melakukan penanaman secara tidak intensif dan tidak sesuai dengan prinsip konservasi.
"Bisa jadi awalnya lahan tersebut sebenarnya menghasilkan seperti ditanami pohon keras atau bahkan palawija. Namun, setelah ditebang dan dipanen, tidak dilanjutkan pemanfaatannya karena kering dan unsur hara telah habis. Akhirnya lahan tersebut kini dibiarkan terbengkalai," ujar Ukas dalam workshop pemanfaatan lahan kritis di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, Minggu (4/11/2012).
Namun diungkapkan Ukas, dari luas lahan kritis tersebut, kini sedang dalam upaya pemulihan agar bisa dimanfaatkan dalam kaitannya dengan upaya konservasi. Salah satunya, melaui program kebun bibit rakyat (KBR).
"Program ini merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat di desa yang terdapat lahan kritis di sana. Dishutbun nanti yang akan melakukan pembinaan secara teknis mulai dari pembibitan hingga penanamannya di lahan kritis tersebut," ungkap Ukas.
Tahun ini, lanjut Ukas, program KBR akan disalurkan untuk 50 lokasi, dimana satu lokasi minimal terdapat 100 hektare lahan kritis. Dengan demikian, maka sedikitnya 5.000 hektare lahan kritis di Kabupaten Kuningan bisa teratasi melalui program tersebut.
"Saat ini masih dalam tahap pembibitan sehingga direncanakan untuk tahap penanaman baru bisa dilakukan pada tahun 2013 mendatang," kata Ukas.
Upaya lain untuk menyelesaikan persoalan lahan kritis di Kabupaten Kuningan, kata Ukas, dengan menggelar acara pelatihan pengenalan penatausahaan hasil hutan kayu terhadap kepala desa dan aparat desa se-Kabupaten Kuningan.
Ditambah sejumlah program penghijauan yang telah bergulir seperti pengantin peduli lingkungan (pepeling), siswa baru peduli lingkungan (seruling) dan aparat peduli lingkungan (apel). Ukas juga menyambut baik masukan dari Kepala Bagian Keuangan dan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H)
Kementerian Kehutanan Kuntoro Wisnu yang mengusulkan untuk persoalan lahan kritis sebaiknya dilakukan inventarisasi melibatkan masyarakat sekitar kemudian dilakukan penanaman tanpa melihat status kepemilikan lahan tersebut.
"Dishutbun pasti mempunyai stok bibit pohon banyak. Setelah dilakukan inventarisasi, lakukan penanaman di seluruh lahan kritis tanpa melihat status kepemilikannya berdasarkan persetujuan masyarakat desa. Saya yakin, upaya ini akan semakin mempercepat penuntasan lahan kritis di Kuningan atau daerah lain pada umumnya," ujar Kuntoro.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Kuningan Ukas Suharsaputra mengungkapkan, sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan marginal yang kering dan hanya mengandalkan air hujan.
Hal tersebut diperparah dengan kurangnya pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang melakukan penanaman secara tidak intensif dan tidak sesuai dengan prinsip konservasi.
"Bisa jadi awalnya lahan tersebut sebenarnya menghasilkan seperti ditanami pohon keras atau bahkan palawija. Namun, setelah ditebang dan dipanen, tidak dilanjutkan pemanfaatannya karena kering dan unsur hara telah habis. Akhirnya lahan tersebut kini dibiarkan terbengkalai," ujar Ukas dalam workshop pemanfaatan lahan kritis di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, Minggu (4/11/2012).
Namun diungkapkan Ukas, dari luas lahan kritis tersebut, kini sedang dalam upaya pemulihan agar bisa dimanfaatkan dalam kaitannya dengan upaya konservasi. Salah satunya, melaui program kebun bibit rakyat (KBR).
"Program ini merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat di desa yang terdapat lahan kritis di sana. Dishutbun nanti yang akan melakukan pembinaan secara teknis mulai dari pembibitan hingga penanamannya di lahan kritis tersebut," ungkap Ukas.
Tahun ini, lanjut Ukas, program KBR akan disalurkan untuk 50 lokasi, dimana satu lokasi minimal terdapat 100 hektare lahan kritis. Dengan demikian, maka sedikitnya 5.000 hektare lahan kritis di Kabupaten Kuningan bisa teratasi melalui program tersebut.
"Saat ini masih dalam tahap pembibitan sehingga direncanakan untuk tahap penanaman baru bisa dilakukan pada tahun 2013 mendatang," kata Ukas.
Upaya lain untuk menyelesaikan persoalan lahan kritis di Kabupaten Kuningan, kata Ukas, dengan menggelar acara pelatihan pengenalan penatausahaan hasil hutan kayu terhadap kepala desa dan aparat desa se-Kabupaten Kuningan.
Ditambah sejumlah program penghijauan yang telah bergulir seperti pengantin peduli lingkungan (pepeling), siswa baru peduli lingkungan (seruling) dan aparat peduli lingkungan (apel). Ukas juga menyambut baik masukan dari Kepala Bagian Keuangan dan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H)
Kementerian Kehutanan Kuntoro Wisnu yang mengusulkan untuk persoalan lahan kritis sebaiknya dilakukan inventarisasi melibatkan masyarakat sekitar kemudian dilakukan penanaman tanpa melihat status kepemilikan lahan tersebut.
"Dishutbun pasti mempunyai stok bibit pohon banyak. Setelah dilakukan inventarisasi, lakukan penanaman di seluruh lahan kritis tanpa melihat status kepemilikannya berdasarkan persetujuan masyarakat desa. Saya yakin, upaya ini akan semakin mempercepat penuntasan lahan kritis di Kuningan atau daerah lain pada umumnya," ujar Kuntoro.
(rna)
Lihat Juga :
