DKI Jakarta belum putuskan UMP 2013

Kamis, 15 November 2012 - 13:03 WIB
DKI Jakarta belum putuskan...
DKI Jakarta belum putuskan UMP 2013
A A A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah bahwa keputusan Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menetapkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp2.216.243 sudah final.

Keputusan tersebut, menurutnya belum menjadi keputusan pemerintah, sehingga belum bisa dilaksanakan pada awal tahun 2013. “Itu belum rampung karena antara pengusaha dan serikat belum sepakat. Keputusannya juga belum sampai ke saya,“ kata Jokowi saat ditemui di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (15/11/2012).

Jokowi menegaskan, keputusan besaran UMP itu tidak akan sampai pada kata sepakat, sebelum ada persetujuan resmi darinya. “Itu disampaikan dulu ke saya dan keputusannya di saya,“ tegasnya.

Ditambahkan, keputusan tersebut haruslah menguntungkan kedua belah pihak sebelum akhirnya diputuskan. Dia bahkan mengancam tidak akan mengeluarkan keputusan sebelum ada jalan tengah.

“Yang penting win-win pengusaha dan serikat jangan dirugikan. Pokoknya, ya sampai ketemu solusinya. Kalau tidak, pengusaha dan serikat mogok semuanya,“ pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan besaran nilai UMP DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta diputuskan itu sebesar Rp2.216.243.

"Jam 19.50 WIB kami menetapkan besaran UMP tahun 2013 sebesar Rp2.216.243,68 sen atau sebesar 112 persen dari besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp1.978.789," ujar Ketua Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Dedet Sukendar, di Balai Kota, Rabu (14/11/2012).

Penetapan upah minimum sebesar Rp2.216.243 tersebut dianggap wajar dan sesuai dasar penetapan standar hidup buruh di DKI Jakarta. "Kalau bicara tinggi, tapi itu kan situsional, standar regional, sesuai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013," kata Dedet.
(rna)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pengusaha Ancam Potong...
Pengusaha Ancam Potong Gaji Buruh, Jika Gubernur Naikkan UMP
Ini 6 Negara dengan...
Ini 6 Negara dengan Gaji Buruh Tertinggi di Dunia
BPS: Upah Nominal Buruh...
BPS: Upah Nominal Buruh Tani Meningkat 0,15%
Buruh Minta UMP 2022...
Buruh Minta UMP 2022 Naik 10%, KSPI Beberkan Alasannya
Sempat Alot, Upah Buruh...
Sempat Alot, Upah Buruh di Karawang Diusulkan Naik Jadi Rp5.797.000
Buruh Jawa Barat Tuntut...
Buruh Jawa Barat Tuntut Kenaikan Upah 8% pada 2021
Berita Terkini
Purbaya Buka Suara Soal...
Purbaya Buka Suara Soal Penolakan Rencana Tambah Layer Cukai Rokok
11 menit yang lalu
Potensi Sensus Ekonomi...
Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan
44 menit yang lalu
Sah! Potongan Komisi...
Sah! Potongan Komisi Ojol Jadi 8% per Juli 2026, Aplikator Sudah Sepakat
1 jam yang lalu
Prudential Syariah Raih...
Prudential Syariah Raih Penghargaan Brand of the Year 2026
1 jam yang lalu
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
1 jam yang lalu
IHSG Hari Ini Ditutup...
IHSG Hari Ini Ditutup Merosot 0,25% ke 6.101, Diwarnai Pelemahan 398 Saham
3 jam yang lalu
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Menggelar Car Free Day di Rasuna Said
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved