Plus minus opsi solusi pengganti BP Migas
Rabu, 21 November 2012 - 17:34 WIB
Plus minus opsi solusi pengganti BP Migas
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga Riset Katadata mengemukakan tiga opsi sebagai solusi jangka panjang untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Seperti diketahui, Pasca pembubaran melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu, instansi ini berubah menjadi Satuan Kerja Sementara Pelaksana Migas (SKSP Migas).
Pemilik Katadata Li Chin Wei menyatakan, opsi pertama adalah menyatukan ke dalam unit dibawah Kementerian ESDM. Menurutnya ini berisiko besar buat negara, karena pemerintah langsung berbisnis dengan kontraktor.
"Ini dalam kondisi darurat akan membahayakan aset negara yang berada di luar negeri. Sekali ada perselisihan kontraktor bisa cabut aset Indonesia di negaranya," ujar Li di kantornya, Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Jadi, tanggung jawab negara ketika harus menanggung kerugian, tidak sebatas aset-aset yang dimiliki tim khusus namun terkonsolidasi dengan keseluruhan aset milik negara.
Solusi kedua, lanjutnya, adalah dikembalikan perannya ke BUMN PT Pertamina (persero). Bahayanya, peran ganda sebagai regulator dan operator berpotensi membuat Pertamina tidak fokus menjalankan fungsinya.
Dia menuturkan, dari pengalaman sebelumnya Pertamina terhitung tidak kompetitif karena cenderung manjadi mandor (TAC) di blok-blok migas dibandingkan eksplorasi sendiri.
"Opsi ini bisa ditempuh, dengan catatan perlu pemisahan fungsi secara tegas di tubuh Pertamina," ucapnya.
Selanjutnya, pembentukan BUMN khusus dimana sudah pasti membedakan fungsi regulator dan operator. Inipun menurutnya akan menghindarkan dari gugatan serupa di masa yang akan datang. "Kan juga sesuai dengan saran MK," pungkasnya.
Seperti diketahui, Pasca pembubaran melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu, instansi ini berubah menjadi Satuan Kerja Sementara Pelaksana Migas (SKSP Migas).
Pemilik Katadata Li Chin Wei menyatakan, opsi pertama adalah menyatukan ke dalam unit dibawah Kementerian ESDM. Menurutnya ini berisiko besar buat negara, karena pemerintah langsung berbisnis dengan kontraktor.
"Ini dalam kondisi darurat akan membahayakan aset negara yang berada di luar negeri. Sekali ada perselisihan kontraktor bisa cabut aset Indonesia di negaranya," ujar Li di kantornya, Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Jadi, tanggung jawab negara ketika harus menanggung kerugian, tidak sebatas aset-aset yang dimiliki tim khusus namun terkonsolidasi dengan keseluruhan aset milik negara.
Solusi kedua, lanjutnya, adalah dikembalikan perannya ke BUMN PT Pertamina (persero). Bahayanya, peran ganda sebagai regulator dan operator berpotensi membuat Pertamina tidak fokus menjalankan fungsinya.
Dia menuturkan, dari pengalaman sebelumnya Pertamina terhitung tidak kompetitif karena cenderung manjadi mandor (TAC) di blok-blok migas dibandingkan eksplorasi sendiri.
"Opsi ini bisa ditempuh, dengan catatan perlu pemisahan fungsi secara tegas di tubuh Pertamina," ucapnya.
Selanjutnya, pembentukan BUMN khusus dimana sudah pasti membedakan fungsi regulator dan operator. Inipun menurutnya akan menghindarkan dari gugatan serupa di masa yang akan datang. "Kan juga sesuai dengan saran MK," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
