Target pajak sulit tercapai
Selasa, 27 November 2012 - 09:25 WIB
Target pajak sulit tercapai
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah mengakui bahwa target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp885,03 triliun sulit tercapai. Krisis ekonomi global menjadi salah satu penyebabnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak hingga 14 November baru mencapai Rp698 triliun. Penerimaan tersebut jauh di bawah target APBN-P 2012 sebesar Rp885,03 triliun.
Fuad menegaskan, pihaknya tetap berusaha keras mengejar target penerimaan pajak pada Desember. Namun, melihat realisasi perpajakan yang baru mencapai sekitar 79 persen serta tahun anggaran 2012 yang tersisa 1,5 bulan, Fuad mengakui sulit bagi pemerintah mengejar target perpajakan seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.
”Saya belum bisa bilang penerimaan pajaknya tercapai atau tidak, yang ada saya usaha. Pokoknya untuk kali ini, berat saja,” tutur Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
Fuad menjelaskan, penyebab utama dari beratnya pencapaian target penerimaan pajak tahun ini adalah krisis ekonomi global yang membuat perusahaan-perusahaan besar Indonesia kehilangan banyak pendapatan. Menurunnya pendapatan membuat setoran pajak mereka berkurang.
Sebagai catatan, penerimaan pajak disumbang oleh pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh) migas, PPh nonmigas serta pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak lainnya.
Dari lima jenis pajak tersebut, PPh migas yang terus mengalami penurunan penerimaan sejak Agustus lalu. Pada Juli 2012 PPh migas mencapai Rp12,12 triliun, tetapi pada Agustus penerimaannya berkurang drastis menjadi hanya Rp4,5 triliun. Berkurangnya sumbangan PPh migas tercermin dalam pertumbuhan pajak sektor pertambangan dan penggalian.
Hingga Agustus 2012, perpajakan dari sektor tersebut tumbuh negatif 8,15 persen dibandingkan tahun 2011. Sektor listrik, gas dan air juga tumbuh negatif 4,74 persen dibandingkan periode yang sama pada 2011.
”Sekarang ini kan memang ada global slowdown, ekspor industri, sektor pertambangan kita terpukul karena harga-harga komoditas turun sehingga laba usaha mereka turun dan penerimaan pajak kita pun turun,” papar Fuad.
Dalam APBN-P 2012, penerimaan PPh migas ditargetkan sebesar Rp67,92 triliun, PPh nonmigas sebesar Rp445,73 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp336,06 triliun, PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) sebesar Rp29,69 triliun, serta pajak lainnya Rp5,63 triliun. Fuad menambahkan, pihaknya terus berupaya mengejar penerimaan pajak,salah satunya dengan memperluas basis pajak wajib pajak (WP).
”Kita sedang berusaha untuk ekstensifikasi,memperbesar subjek pajaknya. Sekarang saya sedang buka ribuan WP, lihat lagi mana-mana yang kurang saya kejar. Biasanya yang saya kejar di PPh-nya,” tandas mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengakui, realisasi penerimaan pajak hingga 14 November mengecewakan. Kendati demikian pihaknya akan tetap berusaha agar penerimaan pajak seusai target.
”Memang dibandingkan (November) tahun lalu, kita ada 3–4 persen lebih rendah. Dari beberapa sektor ada penurunan penerimaan pajak tapi masih upayakan. Kita masih ingin coba 100 persen,” ucapnya.
Menkeu berharap, menurunnya penerimaan negara dari pajak, terutama perusahaan besar, bisa dikompensasi dari sektor lain. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per Agustus, sektor industri yang mengalami pertumbuhan perpajakan sangat tinggi adalah perikanan (74,08 persen) serta administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (32,66 persen).
Pajak bersama cukai dan pajak perdagangan internasional merupakan penyumbang utama penerimaan negara sekaligus penggerak roda pembangunan. Penerimaan pajak terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Bila pada 2006 penerimaan pajak baru mencapai Rp358,05 triliun, maka pada 2007 telah melewati Rp426,23 triliun, 2008 (Rp571,1 triliun), 2009 (Rp544,53 triliun), 2010 (Rp627,89 triliun), dan pada 2011 (Rp742,63 triliun).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak hingga 14 November baru mencapai Rp698 triliun. Penerimaan tersebut jauh di bawah target APBN-P 2012 sebesar Rp885,03 triliun.
Fuad menegaskan, pihaknya tetap berusaha keras mengejar target penerimaan pajak pada Desember. Namun, melihat realisasi perpajakan yang baru mencapai sekitar 79 persen serta tahun anggaran 2012 yang tersisa 1,5 bulan, Fuad mengakui sulit bagi pemerintah mengejar target perpajakan seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.
”Saya belum bisa bilang penerimaan pajaknya tercapai atau tidak, yang ada saya usaha. Pokoknya untuk kali ini, berat saja,” tutur Fuad di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
Fuad menjelaskan, penyebab utama dari beratnya pencapaian target penerimaan pajak tahun ini adalah krisis ekonomi global yang membuat perusahaan-perusahaan besar Indonesia kehilangan banyak pendapatan. Menurunnya pendapatan membuat setoran pajak mereka berkurang.
Sebagai catatan, penerimaan pajak disumbang oleh pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh) migas, PPh nonmigas serta pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak lainnya.
Dari lima jenis pajak tersebut, PPh migas yang terus mengalami penurunan penerimaan sejak Agustus lalu. Pada Juli 2012 PPh migas mencapai Rp12,12 triliun, tetapi pada Agustus penerimaannya berkurang drastis menjadi hanya Rp4,5 triliun. Berkurangnya sumbangan PPh migas tercermin dalam pertumbuhan pajak sektor pertambangan dan penggalian.
Hingga Agustus 2012, perpajakan dari sektor tersebut tumbuh negatif 8,15 persen dibandingkan tahun 2011. Sektor listrik, gas dan air juga tumbuh negatif 4,74 persen dibandingkan periode yang sama pada 2011.
”Sekarang ini kan memang ada global slowdown, ekspor industri, sektor pertambangan kita terpukul karena harga-harga komoditas turun sehingga laba usaha mereka turun dan penerimaan pajak kita pun turun,” papar Fuad.
Dalam APBN-P 2012, penerimaan PPh migas ditargetkan sebesar Rp67,92 triliun, PPh nonmigas sebesar Rp445,73 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp336,06 triliun, PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) sebesar Rp29,69 triliun, serta pajak lainnya Rp5,63 triliun. Fuad menambahkan, pihaknya terus berupaya mengejar penerimaan pajak,salah satunya dengan memperluas basis pajak wajib pajak (WP).
”Kita sedang berusaha untuk ekstensifikasi,memperbesar subjek pajaknya. Sekarang saya sedang buka ribuan WP, lihat lagi mana-mana yang kurang saya kejar. Biasanya yang saya kejar di PPh-nya,” tandas mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengakui, realisasi penerimaan pajak hingga 14 November mengecewakan. Kendati demikian pihaknya akan tetap berusaha agar penerimaan pajak seusai target.
”Memang dibandingkan (November) tahun lalu, kita ada 3–4 persen lebih rendah. Dari beberapa sektor ada penurunan penerimaan pajak tapi masih upayakan. Kita masih ingin coba 100 persen,” ucapnya.
Menkeu berharap, menurunnya penerimaan negara dari pajak, terutama perusahaan besar, bisa dikompensasi dari sektor lain. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per Agustus, sektor industri yang mengalami pertumbuhan perpajakan sangat tinggi adalah perikanan (74,08 persen) serta administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (32,66 persen).
Pajak bersama cukai dan pajak perdagangan internasional merupakan penyumbang utama penerimaan negara sekaligus penggerak roda pembangunan. Penerimaan pajak terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Bila pada 2006 penerimaan pajak baru mencapai Rp358,05 triliun, maka pada 2007 telah melewati Rp426,23 triliun, 2008 (Rp571,1 triliun), 2009 (Rp544,53 triliun), 2010 (Rp627,89 triliun), dan pada 2011 (Rp742,63 triliun).
(rna)
Lihat Juga :
