Pengawasan BBM subsidi BPH Migas lemah
Rabu, 28 November 2012 - 17:52 WIB
Pengawasan BBM subsidi BPH Migas lemah
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Energi dari Pusat Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mengatakan, sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dinilai lemah.
Menurutnya, dengan usia BPH Migas yang sudah hampir 11 tahun, yang dibentuk berdasarkan UU no 22 thn 2001, seharusnya, lembaga ini mampu menghapus segala bentuk penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.
“BPH Migas harusnya tegas memberi peringatan keras terhadap penyelewengan sesuai dengan kewenangannya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/11/2012).
Disamping itu, Sofyano meminta kepada BPH Migas agar transparan dalam menindak penyelewengan di berbagai daerah. Adapun selama ini BPH Migas tidak transparan dalam memberikan data dan fakta sehingga nyaris terdengar publik.
“Seringnya hanya pernyataan bahwa ada penyelewengan BBM subsidi tetapi tidak diikuti pernyataan dan publikasi atas sanksi apa yang telah dijatuhkan kepada pelaku penyelewengan,” katanya.
Dikatakannya, selama ini publik berharap, BPH Migas menjelaskan secara transparan terhadap pelaku penyelewengan BBM bersubsidi. Pasalnya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tersebut, tidak pernah detail menyebut dimana terjadi penyelewengan BBM bersubsidi selama ini, berapa Jumlah volume yang diselewengkan selama ini. “Tidak transparan dan tidak ada sanksi yang tegas dari BPH Migas,” paparnya.
Menurutnya, dengan usia BPH Migas yang sudah hampir 11 tahun, yang dibentuk berdasarkan UU no 22 thn 2001, seharusnya, lembaga ini mampu menghapus segala bentuk penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.
“BPH Migas harusnya tegas memberi peringatan keras terhadap penyelewengan sesuai dengan kewenangannya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/11/2012).
Disamping itu, Sofyano meminta kepada BPH Migas agar transparan dalam menindak penyelewengan di berbagai daerah. Adapun selama ini BPH Migas tidak transparan dalam memberikan data dan fakta sehingga nyaris terdengar publik.
“Seringnya hanya pernyataan bahwa ada penyelewengan BBM subsidi tetapi tidak diikuti pernyataan dan publikasi atas sanksi apa yang telah dijatuhkan kepada pelaku penyelewengan,” katanya.
Dikatakannya, selama ini publik berharap, BPH Migas menjelaskan secara transparan terhadap pelaku penyelewengan BBM bersubsidi. Pasalnya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tersebut, tidak pernah detail menyebut dimana terjadi penyelewengan BBM bersubsidi selama ini, berapa Jumlah volume yang diselewengkan selama ini. “Tidak transparan dan tidak ada sanksi yang tegas dari BPH Migas,” paparnya.
(gpr)
Lihat Juga :
