9 LSM kawal penerimaan karyawan PTBA
Kamis, 29 November 2012 - 17:39 WIB
9 LSM kawal penerimaan karyawan PTBA
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya sembilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muaraenim bergabung untuk melakukan pengawalan bagi penerimaan calon karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA.
Hal ini, untuk menghindari terjadinya kecurangan ataupun tindakan intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
Penasihat Hukum Gabungan Sembilan LSM Lawang Kidul, Rahmansyah mengatakan, dalam perekrutan calon tenaga kerja selalu merebak isu terkait tindakan dari kalangan oknum pejabat tertentu. Dimana, mereka kerap menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi ataupun memberikan memo guna mendapatkan keistimewaan kuota dalam perekrutan tenaga kerja.
Sehingga, di kalangan masyarakat umum tercipta opini bahwa seleksi yang dilakukan oleh lembaga independen di luar perusahaan hanya sekedar penciptaan opini dan melegitimasi bahwa perekrutan telah dilakukan secara transparan.
"Jika, kekhawatiran masyarakat ini benar-benar terjadi dalam perekrutan tenaga kerja di PTBA artinya pola perekrutan telah melanggar amanat konstitusi," ujar Rahmansyah di Muaraenim, Kamis (29/11/2012).
Untuk mengatasi hal ini, tegas Rahmansyah, pihaknya bersama gabungan sembilan LSM Lawang Kidul akan terus melakukan pengawalan dan memberikan tiga pernyataan sikap.
Pertama, menolak tindakan-tindakan intervensi dengan dan atau tanpa memo dari kalangan oknum pejabat Negara, pejabat daerah dan pejabat dari PTBA termasuk pejabat dari Universitas Sriwijaya (Unsri) khususnya Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan (PPJK) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan seleksi dalam penerimaan tenaga kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
Kedua, meminta agar pelaksana penerimaan karyawan PTBA, PPJK Unsri tetap indenpenden dan tidak terpengaruh dengan intervensi yang dilakukan oleh pihak manapun demi menjaga kredibilitas Unsri.
Ketiga, gabungan sembilan LSM Lawang Kidul akan melakukan pengawasan secara aktif dan akan mengumumkan ke media massa, jika menemukan dan/atau memiliki bukti permulaan yang cukup terkait perbuatan oknum-oknum pejabat tertentu yang melakukan intervensi.
"Dalam hal ini, termasuk pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dalam penerimaan karyawan PTBA," tegas Rahmansyah.
Juru bicara gabungan sembilan LSM Lawang Kidul Sulbahri menambahkan, adapun kesembilan LSM tersebut yakni Ikatan Pemuda Talang Jawa (IPETAJA), Forum Komunitas Air Paku Bersatu (FKAB), Ikatan Pemuda Ring Satu Bukit Asam Serasan Sekundang (IPERBASS), Forum Kelurahan Tanjung Enim (FKTE), Persatuan Pemuda Dusun Tanjung Enim (PPDTE), Forum Pemuda Lingga (FORPEL), Forum Pemberdayaan Masyarakat Lingga (FPML), Forum Pemuda Mandala (FORPAM) dan Forum Tanjung Enim Selatan Karang Asam (FORTESKA).
"Kesembilan LSM ini siap melakukan pengawalan dari awal hingga akhir perekrutan," tukas dia
Salah satu warga Tanjung Enim Edi Yoga menuturkan, sejak awal dirinya berminat dan ingin mengikuti seleksi PTBA. Untuk itu, dirinya berharap agar perekrutan yang dilakukan dapat terlaksana secara transparan dan tanpa kecurangan.
"Sebagai warga Tanjung Enim saya sangat berharap bisa menjadi karyawan PTBA. Semoga seleksinya memang dilaksanakan secara transparan. Jangan sampai ada "titipan" pejabat manapun," harap dia.
Hal ini, untuk menghindari terjadinya kecurangan ataupun tindakan intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
Penasihat Hukum Gabungan Sembilan LSM Lawang Kidul, Rahmansyah mengatakan, dalam perekrutan calon tenaga kerja selalu merebak isu terkait tindakan dari kalangan oknum pejabat tertentu. Dimana, mereka kerap menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi ataupun memberikan memo guna mendapatkan keistimewaan kuota dalam perekrutan tenaga kerja.
Sehingga, di kalangan masyarakat umum tercipta opini bahwa seleksi yang dilakukan oleh lembaga independen di luar perusahaan hanya sekedar penciptaan opini dan melegitimasi bahwa perekrutan telah dilakukan secara transparan.
"Jika, kekhawatiran masyarakat ini benar-benar terjadi dalam perekrutan tenaga kerja di PTBA artinya pola perekrutan telah melanggar amanat konstitusi," ujar Rahmansyah di Muaraenim, Kamis (29/11/2012).
Untuk mengatasi hal ini, tegas Rahmansyah, pihaknya bersama gabungan sembilan LSM Lawang Kidul akan terus melakukan pengawalan dan memberikan tiga pernyataan sikap.
Pertama, menolak tindakan-tindakan intervensi dengan dan atau tanpa memo dari kalangan oknum pejabat Negara, pejabat daerah dan pejabat dari PTBA termasuk pejabat dari Universitas Sriwijaya (Unsri) khususnya Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan (PPJK) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan seleksi dalam penerimaan tenaga kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
Kedua, meminta agar pelaksana penerimaan karyawan PTBA, PPJK Unsri tetap indenpenden dan tidak terpengaruh dengan intervensi yang dilakukan oleh pihak manapun demi menjaga kredibilitas Unsri.
Ketiga, gabungan sembilan LSM Lawang Kidul akan melakukan pengawasan secara aktif dan akan mengumumkan ke media massa, jika menemukan dan/atau memiliki bukti permulaan yang cukup terkait perbuatan oknum-oknum pejabat tertentu yang melakukan intervensi.
"Dalam hal ini, termasuk pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dalam penerimaan karyawan PTBA," tegas Rahmansyah.
Juru bicara gabungan sembilan LSM Lawang Kidul Sulbahri menambahkan, adapun kesembilan LSM tersebut yakni Ikatan Pemuda Talang Jawa (IPETAJA), Forum Komunitas Air Paku Bersatu (FKAB), Ikatan Pemuda Ring Satu Bukit Asam Serasan Sekundang (IPERBASS), Forum Kelurahan Tanjung Enim (FKTE), Persatuan Pemuda Dusun Tanjung Enim (PPDTE), Forum Pemuda Lingga (FORPEL), Forum Pemberdayaan Masyarakat Lingga (FPML), Forum Pemuda Mandala (FORPAM) dan Forum Tanjung Enim Selatan Karang Asam (FORTESKA).
"Kesembilan LSM ini siap melakukan pengawalan dari awal hingga akhir perekrutan," tukas dia
Salah satu warga Tanjung Enim Edi Yoga menuturkan, sejak awal dirinya berminat dan ingin mengikuti seleksi PTBA. Untuk itu, dirinya berharap agar perekrutan yang dilakukan dapat terlaksana secara transparan dan tanpa kecurangan.
"Sebagai warga Tanjung Enim saya sangat berharap bisa menjadi karyawan PTBA. Semoga seleksinya memang dilaksanakan secara transparan. Jangan sampai ada "titipan" pejabat manapun," harap dia.
(gpr)
Lihat Juga :
