Insentif fiskal dibutuhkan untuk pacu sektor hilir
Jum'at, 30 November 2012 - 09:56 WIB
Insentif fiskal dibutuhkan untuk pacu sektor hilir
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perindustrian menilai insentif fiskal akan menjamin rencana pemerintah untuk mengundang investasi di sektor industri. Pengembangan industri dibutuhkan untuk memberikan nilai tambah pada sumber daya alam dan mendongkrak penyerapan tenaga kerja.
“Sebagai tahap awal, sektor agroindustri sebagai milestone untuk menyukseskan program hilirisasi dimulai dari kakao, kelapa sawit, kopi dan rumput laut,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, di Jakarta kemarin.
Dengan adanya insentif fiskal, menurut Hidayat, investasi industri hilir di Indonesia akan menjadi semakin menarik. Sejak tahun lalu, Kementerian Perindustrian telah sepakat dengan Kementerian Keuangan untuk menerapkan PP No 62/2008 sebagai salah satu insentif yang akan diberikan bagi investor.
Apabila industri hilir berkembang dengan baik melalui penyikapan-penyikapan fiskal yang cepat dan tepat, lanjut Hidayat, Indonesia tidak lagi terjebak menjadi eksportir bahan mentah. “Kami tidak membutuhkan anggaran untuk memastikan hilirisasi berjalan. Yang kami butuhkan, kerelaan Kementerian Keuangan untuk melepas insentif pajak agar industri lebih menarik,” tuturnya.
Staf Khusus Menteri Perindustrian Benny Soetrisno mengatakan, sudah banyak investor yang siap masuk ke sektor hilir. Dia mencontohkan, investor asal Jepang dan Korea Selatan yang saat ini telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam proyek hilir petrokimia di Papua Barat.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo justru meminta para pengusaha untuk tidak membebani negara dengan terus-terusan meminta kemudahan fiskal. Pemerintah lebih memilih menggunakan dananya untuk perbaikan infrastruktur yang pada akhirnya juga akan mendukung dunia usaha.
“Saya ingin memberikan pesan bahwa kalau kita (pengusaha) mau melakukan kegiatan (investasi) di Indonesia, jangan terus hanya minta kemudahan fiskal karena yang mesti kita upayakan adalah perbaikan seluruh sektor,” kata Agus belum lama ini.
Menkeu menegaskan, jika upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, perizinannya, transportasi dan lainnya berjalan baik, tanpa insentif pun kegiatan usaha pasti akan berjalan lebih lancar. Dukungan dalam bentuk insentif menurutnya adalah solusi tidak tepat.
Terkait dengan itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, dukungan pemerintah terhadap pengusaha tetap diperlukan.Namun, dia sepakat jika dukungan itu tak harus selalu berupa kebijakan insentif, melainkan bisa berupa hal lain, seperti kebijakan yang mendukung industri.
“Sebagai tahap awal, sektor agroindustri sebagai milestone untuk menyukseskan program hilirisasi dimulai dari kakao, kelapa sawit, kopi dan rumput laut,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, di Jakarta kemarin.
Dengan adanya insentif fiskal, menurut Hidayat, investasi industri hilir di Indonesia akan menjadi semakin menarik. Sejak tahun lalu, Kementerian Perindustrian telah sepakat dengan Kementerian Keuangan untuk menerapkan PP No 62/2008 sebagai salah satu insentif yang akan diberikan bagi investor.
Apabila industri hilir berkembang dengan baik melalui penyikapan-penyikapan fiskal yang cepat dan tepat, lanjut Hidayat, Indonesia tidak lagi terjebak menjadi eksportir bahan mentah. “Kami tidak membutuhkan anggaran untuk memastikan hilirisasi berjalan. Yang kami butuhkan, kerelaan Kementerian Keuangan untuk melepas insentif pajak agar industri lebih menarik,” tuturnya.
Staf Khusus Menteri Perindustrian Benny Soetrisno mengatakan, sudah banyak investor yang siap masuk ke sektor hilir. Dia mencontohkan, investor asal Jepang dan Korea Selatan yang saat ini telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam proyek hilir petrokimia di Papua Barat.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo justru meminta para pengusaha untuk tidak membebani negara dengan terus-terusan meminta kemudahan fiskal. Pemerintah lebih memilih menggunakan dananya untuk perbaikan infrastruktur yang pada akhirnya juga akan mendukung dunia usaha.
“Saya ingin memberikan pesan bahwa kalau kita (pengusaha) mau melakukan kegiatan (investasi) di Indonesia, jangan terus hanya minta kemudahan fiskal karena yang mesti kita upayakan adalah perbaikan seluruh sektor,” kata Agus belum lama ini.
Menkeu menegaskan, jika upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, perizinannya, transportasi dan lainnya berjalan baik, tanpa insentif pun kegiatan usaha pasti akan berjalan lebih lancar. Dukungan dalam bentuk insentif menurutnya adalah solusi tidak tepat.
Terkait dengan itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, dukungan pemerintah terhadap pengusaha tetap diperlukan.Namun, dia sepakat jika dukungan itu tak harus selalu berupa kebijakan insentif, melainkan bisa berupa hal lain, seperti kebijakan yang mendukung industri.
(rna)
Lihat Juga :
