Menkeu & Jokowi akan bahas kejelasan MRT
Selasa, 04 Desember 2012 - 14:50 WIB
Menkeu & Jokowi akan bahas kejelasan MRT
A
A
A
Sindonews.com - Pembangunan Mass Rapid Trasit (MRT) di Jakarta masih belum mendapat persetujuan baik dari Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, maupun Gubernur DKI Joko Widodo. Oleh karena itu, Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo akan bertemu Menkeu untuk membahas masalah MRT.
Agus Marto mengungkapkan, studi soal MRT itu sudah dibuat sejak 1992. Dalam kesepakatan tersebut, MRT adalah proyek di Jakarta yang ditanggung pemerintah pusat sebesar 42 persen, dan 58 persen ditanggung oleh dana pinjaman murah.
"Itu disepakati lagi 2005, terus komposisi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Saya baru bergabung dengan Kementerian Keuangan, jadi saya juga mempunyai pertanyaan yang sama seperti Pak Jokowi," katanya, di kantor Pajak, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Pertanyaan tersebut, yakni berapa ongkos proyek (project cost) tersebut. "Kok bisa 42 persen dijadikan hibah dan sisanya pinjaman murah. Terus nanti pengembaliannya seperti apa? Akan dibebankan pengguna seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang belum optimal terjawab," kata dia.
Dia menilai, pertanyaan-pertanyaan seperti hal itu memang baik dan dapat diterima akal sehat. Oleh karenanya, sebelum pertanyaan tersebut dapat terjawab, maka proyek MRT belum akan masuk pada sistem keuangan negara.
Lalu apa itu MRT? Menkeu menjelaskan, MRT merupakan proyek yang diinisiatif oleh Kementerian Perhubungan dan Bappenas kemudian melibatkan Pemda DKI. Struktur awal tersebut harus melibatkan Kementerian Keuangan yang akan menandatangani pinjaman luar negeri atas nama pemerintah.
"Itu adalah sesuatu yang di akhir, tetapi projek itu harus layak, tidak terjadi penggelembungan-penggelembungan dan lain-lain sangat perlu dilihat oleh Pemda DKI. Kalau perlu Pemda DKI harus bertanya ke Kemenhub dan Bappenas awalnya bagaimana? Karena ini sesuatu yang nantinya akan brsama dengan kita selama puluhan tahun," urai Agus Marto.
Dia menambahkan, untuk membangun proyek-proyek besar itu tender harus dilakukan secara transparan, dan tender harus diikuti pemain-pemain besar, baik domestik atau internasional yang masing-masing independen. "Sehingga akan menghasilkan proyek yang terbaik bagi Indonesia," kata dia.
Agus Marto mengungkapkan, nantinya MRT akan ada dari Selatan Jakarta menuju kota. "Ada yang dari Lebak Bulus sampai Kota, dan dari Jakarta Barat sampai Jakarta Timur jadi saya mendukung kalau seandainya Pak Jokowi ingin mengetahui secara detail dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan ini," tukas dia.
Agus Marto mengungkapkan, studi soal MRT itu sudah dibuat sejak 1992. Dalam kesepakatan tersebut, MRT adalah proyek di Jakarta yang ditanggung pemerintah pusat sebesar 42 persen, dan 58 persen ditanggung oleh dana pinjaman murah.
"Itu disepakati lagi 2005, terus komposisi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Saya baru bergabung dengan Kementerian Keuangan, jadi saya juga mempunyai pertanyaan yang sama seperti Pak Jokowi," katanya, di kantor Pajak, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Pertanyaan tersebut, yakni berapa ongkos proyek (project cost) tersebut. "Kok bisa 42 persen dijadikan hibah dan sisanya pinjaman murah. Terus nanti pengembaliannya seperti apa? Akan dibebankan pengguna seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang belum optimal terjawab," kata dia.
Dia menilai, pertanyaan-pertanyaan seperti hal itu memang baik dan dapat diterima akal sehat. Oleh karenanya, sebelum pertanyaan tersebut dapat terjawab, maka proyek MRT belum akan masuk pada sistem keuangan negara.
Lalu apa itu MRT? Menkeu menjelaskan, MRT merupakan proyek yang diinisiatif oleh Kementerian Perhubungan dan Bappenas kemudian melibatkan Pemda DKI. Struktur awal tersebut harus melibatkan Kementerian Keuangan yang akan menandatangani pinjaman luar negeri atas nama pemerintah.
"Itu adalah sesuatu yang di akhir, tetapi projek itu harus layak, tidak terjadi penggelembungan-penggelembungan dan lain-lain sangat perlu dilihat oleh Pemda DKI. Kalau perlu Pemda DKI harus bertanya ke Kemenhub dan Bappenas awalnya bagaimana? Karena ini sesuatu yang nantinya akan brsama dengan kita selama puluhan tahun," urai Agus Marto.
Dia menambahkan, untuk membangun proyek-proyek besar itu tender harus dilakukan secara transparan, dan tender harus diikuti pemain-pemain besar, baik domestik atau internasional yang masing-masing independen. "Sehingga akan menghasilkan proyek yang terbaik bagi Indonesia," kata dia.
Agus Marto mengungkapkan, nantinya MRT akan ada dari Selatan Jakarta menuju kota. "Ada yang dari Lebak Bulus sampai Kota, dan dari Jakarta Barat sampai Jakarta Timur jadi saya mendukung kalau seandainya Pak Jokowi ingin mengetahui secara detail dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan ini," tukas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
