Menperin curiga kenaikan UMP dipolitisasi
Rabu, 05 Desember 2012 - 13:55 WIB
Menperin curiga kenaikan UMP dipolitisasi
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat menduga kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) hingga lebih dari 30 persen pada tahun 2013 mendatang sebagai bagian dari permainan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.
Hidayat menjelaskan, kenaikan UMP akan mengakibatkan gelombang PHK besar-besaran. Kemudian, para buruh yang menjadi korban PHK ini akan dimanfaatkan pihak-pihak yang mendorong kenaikan UMP untuk dijadikan lumbung suara.
"Menjelang 2014 gelombang PHK akan banyak karena suara buruh itu besar, akan banyak yang mencari simpati," ungkap MS Hidayat dalam Konferensi Pers Rakernas REI di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (5/12/2012).
Menurut dia, situasi konflik antara pengusaha dan buruh yang terjadi saat ini bukan semata-mata permasalahan ekonomi. Ada kepentingan politik yang ikut menciptakan suasana keruh ini. "Ini bukan hanya menyangkut bisnis saja," simpul Hidayat.
Seperti diketahui, pasca ditetapkannya UMP di berbagai daerah, banyak muncul reaksi keras dari pengusaha yang menilai penetapan UMP terlalu tinggi. Bahkan, pengusaha mengancam akan melakukan penutupan usaha akibat tingginya upah dan tidak adanya jaminan keamanan dari pemerintah terkait maraknya demo buruh anarkis.
"Kalau sekarang bukan lock out lagi, tapi tutup saja," tegas Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi kepada Sindonews beberapa waktu lalu.
Hidayat menjelaskan, kenaikan UMP akan mengakibatkan gelombang PHK besar-besaran. Kemudian, para buruh yang menjadi korban PHK ini akan dimanfaatkan pihak-pihak yang mendorong kenaikan UMP untuk dijadikan lumbung suara.
"Menjelang 2014 gelombang PHK akan banyak karena suara buruh itu besar, akan banyak yang mencari simpati," ungkap MS Hidayat dalam Konferensi Pers Rakernas REI di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (5/12/2012).
Menurut dia, situasi konflik antara pengusaha dan buruh yang terjadi saat ini bukan semata-mata permasalahan ekonomi. Ada kepentingan politik yang ikut menciptakan suasana keruh ini. "Ini bukan hanya menyangkut bisnis saja," simpul Hidayat.
Seperti diketahui, pasca ditetapkannya UMP di berbagai daerah, banyak muncul reaksi keras dari pengusaha yang menilai penetapan UMP terlalu tinggi. Bahkan, pengusaha mengancam akan melakukan penutupan usaha akibat tingginya upah dan tidak adanya jaminan keamanan dari pemerintah terkait maraknya demo buruh anarkis.
"Kalau sekarang bukan lock out lagi, tapi tutup saja," tegas Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi kepada Sindonews beberapa waktu lalu.
(gpr)
Lihat Juga :
