Industri mikro perlu naik kelas
Rabu, 05 Desember 2012 - 18:36 WIB
Industri mikro perlu naik kelas
A
A
A
Sindonews.com - Industri berskala mikro berpeluang naik kelas menjadi industri kecil melihat potensi pasar Indonesia yang menjanjikan.
Namun demikian, industri mikro, kecil, dan menengah selalu kesulitan naik kelas akibat berbagai persoalan. Padahal, jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, merupakan market potensial. Tak heran, apabila market Indonesia menjadi sasaran empuk produk impor.
"Salah satu kendala industri mikro kita yaitu susah naik kelas. Mereka stagnan di kelas itu saja. Padahal, potensi untuk naik kelas menjadi industri yang lebih besar lagi sangat besar," jelas Ekonom dari Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi pada diksusi ekonomi 'Optimalisasi Gerakan Kewirausahaan dan UMKM di Jabar' di The Newton Hotel Jalan RE Martadina, Kota Bandung, Rabu (5/12/2012).
Acara yang digagas oleg Forum Diskusi Wartawan Bandung (Fordisweb) menghadirkan sejumlah pembicara. Yaitu Ekonom Unpas Acuviarta Kartabi, Kadin Jabar Iwan Gunawan, Kadisperindag Jabar Ferry Sofwan Arif, Ketua HIPMI Jabar Yedi Karyadi, Divisi Mikro Bank BJB, dan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi. Hadir sebagai keynote speaker Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Lebih lanjut menurut Acuviarta, kesulitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di level yang lebih tinggi menunjukkan adanya sejumlah persoalan klasik. salah satunya persoalan sumber daya manusia (SDM). Tingkat pendidikan rata rata sekolah dasar (SD) menyebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan pelaku usaha.
"Selain persoalan kualitas SDM, persoalan lainnya yaitu belum maksimalnya insfrastruktur penunjang," jelas dia.
Keterbatasan akses antar wilayah menjadi kendala bagi pelaku UMKM di daerah satu ke daerah lainnya. Belum lagi, beban transportasi yang terlalu tinggi.
Menurut dia, akibat lambatnya pertumbuhan UMKM, potensi market di Tanah Air justru menjadi sasaran empuk industri luar negeri. Kondisi itu tampak pada peningkatan impor Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Keadaan tersebut, justru berbeda dengan market internasional yang cenderung mengalami perlambatan.
"Artinya, pasar Indonesia digarap oleh negara lain. Pelaku industri di negara kita belum bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi tersebut," pungkas Acuviarta.
Sayangnya, persoalan tersebut bukan satu satunya peliknya persoalan UMKM. Industri UMKM pun mesti menghadapi gempuran produk asing.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, terlalu cepat membuka industri asing masuk Indonesia. Itu bisa dilihat melalui sejumlah perjanjian perdagangan antar kawasan untuk yang telah berlaku atau baru mau diterapkan dalam waktu dekat. Apabila market Indonesia tidak terlalu cepat dibuka, lanjut Acu, akan memberi peluang bagi produk lokal.
Hal serupa juga dikemukakan Wakil Ketua Kadin Jabar bidang UMKM Iwan Gunawan. Persoalan modal bukan persoalan utama pelaku UMKM. Persoalan utama adalah soal mindset masyarakat. Apabila mereka memiliki mindset bisnis, maka akan muncul kemauan. Sayangnya, sebagian masyarakat masih menggap bahwa menjadi pekerja lebih utama.
"Kita terus berusaha mendorong masyarakat untuk menjadi entepreaner. Tapi untuk melaksanakan itu, perlu ada upaya nyata semua pihak," jelas Iwan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi menjelakan, perlu ada terobosan kongkrit baik dari pemerintah ataupun lembaga lainnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu membuat regulasi yang memadai bagi UMKM. Misalnya regulasi soal akses UMKM terhadap perbankan.
"Perlu ada keberpihakan regulasi dari kepala daerah untuk mendrive UMKM agar leluasa tumbuh," pungkas dia. Termasuk soal ijin usaha. Semestinya, ijin usaha lebih berorientasi pada kemudahan akses.
Sementara itu, Ketua HIPMI Jabar Yedi karyadi mengatakan, selama ini calon entepreaner selalu berfikir soal banyaknya kendala usaha. Kendala tersebut, membuat mereka mundur dan tidak mau mencoba. "Semestinya itu menjadi tantangan. Bukan menjadi hambatan dan enggan mencoba berbisnis," imbuh Yedi.
Namun demikian, industri mikro, kecil, dan menengah selalu kesulitan naik kelas akibat berbagai persoalan. Padahal, jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, merupakan market potensial. Tak heran, apabila market Indonesia menjadi sasaran empuk produk impor.
"Salah satu kendala industri mikro kita yaitu susah naik kelas. Mereka stagnan di kelas itu saja. Padahal, potensi untuk naik kelas menjadi industri yang lebih besar lagi sangat besar," jelas Ekonom dari Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi pada diksusi ekonomi 'Optimalisasi Gerakan Kewirausahaan dan UMKM di Jabar' di The Newton Hotel Jalan RE Martadina, Kota Bandung, Rabu (5/12/2012).
Acara yang digagas oleg Forum Diskusi Wartawan Bandung (Fordisweb) menghadirkan sejumlah pembicara. Yaitu Ekonom Unpas Acuviarta Kartabi, Kadin Jabar Iwan Gunawan, Kadisperindag Jabar Ferry Sofwan Arif, Ketua HIPMI Jabar Yedi Karyadi, Divisi Mikro Bank BJB, dan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi. Hadir sebagai keynote speaker Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Lebih lanjut menurut Acuviarta, kesulitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di level yang lebih tinggi menunjukkan adanya sejumlah persoalan klasik. salah satunya persoalan sumber daya manusia (SDM). Tingkat pendidikan rata rata sekolah dasar (SD) menyebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan pelaku usaha.
"Selain persoalan kualitas SDM, persoalan lainnya yaitu belum maksimalnya insfrastruktur penunjang," jelas dia.
Keterbatasan akses antar wilayah menjadi kendala bagi pelaku UMKM di daerah satu ke daerah lainnya. Belum lagi, beban transportasi yang terlalu tinggi.
Menurut dia, akibat lambatnya pertumbuhan UMKM, potensi market di Tanah Air justru menjadi sasaran empuk industri luar negeri. Kondisi itu tampak pada peningkatan impor Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Keadaan tersebut, justru berbeda dengan market internasional yang cenderung mengalami perlambatan.
"Artinya, pasar Indonesia digarap oleh negara lain. Pelaku industri di negara kita belum bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi tersebut," pungkas Acuviarta.
Sayangnya, persoalan tersebut bukan satu satunya peliknya persoalan UMKM. Industri UMKM pun mesti menghadapi gempuran produk asing.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, terlalu cepat membuka industri asing masuk Indonesia. Itu bisa dilihat melalui sejumlah perjanjian perdagangan antar kawasan untuk yang telah berlaku atau baru mau diterapkan dalam waktu dekat. Apabila market Indonesia tidak terlalu cepat dibuka, lanjut Acu, akan memberi peluang bagi produk lokal.
Hal serupa juga dikemukakan Wakil Ketua Kadin Jabar bidang UMKM Iwan Gunawan. Persoalan modal bukan persoalan utama pelaku UMKM. Persoalan utama adalah soal mindset masyarakat. Apabila mereka memiliki mindset bisnis, maka akan muncul kemauan. Sayangnya, sebagian masyarakat masih menggap bahwa menjadi pekerja lebih utama.
"Kita terus berusaha mendorong masyarakat untuk menjadi entepreaner. Tapi untuk melaksanakan itu, perlu ada upaya nyata semua pihak," jelas Iwan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi menjelakan, perlu ada terobosan kongkrit baik dari pemerintah ataupun lembaga lainnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu membuat regulasi yang memadai bagi UMKM. Misalnya regulasi soal akses UMKM terhadap perbankan.
"Perlu ada keberpihakan regulasi dari kepala daerah untuk mendrive UMKM agar leluasa tumbuh," pungkas dia. Termasuk soal ijin usaha. Semestinya, ijin usaha lebih berorientasi pada kemudahan akses.
Sementara itu, Ketua HIPMI Jabar Yedi karyadi mengatakan, selama ini calon entepreaner selalu berfikir soal banyaknya kendala usaha. Kendala tersebut, membuat mereka mundur dan tidak mau mencoba. "Semestinya itu menjadi tantangan. Bukan menjadi hambatan dan enggan mencoba berbisnis," imbuh Yedi.
(gpr)
Lihat Juga :
