Rosan hengkang dari Bumi Plc, ini komentar pengamat
Kamis, 20 Desember 2012 - 11:14 WIB
Rosan hengkang dari Bumi Plc, ini komentar pengamat
A
A
A
Sindonews.com - Kalangan investor agaknya masih bertanya-tanya dengan dampak yang ditimbulkan atas keputusan United Kingdom Take Over Panel (TOP) yang menetapkan Rosan P. Roeslani dengan Grup Recapital-nya sebagai concerted party dengan Grup Bakrie dan Borneo.
Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada menjelaskan, pada kondisi tersebut yang perlu dipahami bersama adalah adanya perbedaan mekanisme kepemilikan yang berbeda antara yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di Inggris.
"Itu Bumi Plc kan secara administratif berkedudukan di sana (Inggris). Tentunya kita pakai hukum di sana," terang Reza saat dihubungi Sindonews, Kamis (20/12/2012).
Perbedaan yang dimaksud, kata Reza, terletak pada ketetapan yang berlaku di Inggris, dimana, voting rights (hak suara di rapat umum pemegang saham) dan kepemilikan saham itu beda.
Misalnya, lanjut dia, Bakrie dan Borneo yang meski porsi sahamnya 47,6 persen tapi voting rights-nya maksimal hanya 30 persen karena mereka dianggap conerted party (pihak-pihak yang dianggap satu-kesatuan secara voting rights)
Dengan demikian, bila Rosan P. Roeslani dengan Grup Recapital-nya dianggap sebagai concerted party, berarti hak suara Rosan dalam rapat umum pemegang saham di BUMI Plc tidak dihitung.
Sebagai akibat dari keputusan itu sendiri, maka usaha Grup Bakrie untuk melakukan tukar guling saham Bumi Plc dengan saham PT Bumi Resouce Tbk (BUMI) akan semakin sulit.
Pasalnya, pihak Recapital yang sedianya bisa menjadi penentu atas hasil keputusan diterima atau tidaknya proposal Grup Bakrie tersebut dalam RUPS Bumi Plc, kandas dengan ditetapkannya Rosan sebagai concerted party.
"Kalau secara hukum sana ada perbedaan voting hak kepemilikan, maka jelas Pak Rosan gak masuk. Yang mereka lihat, kepemilikan Bumi Plc itu kan secara entitas hukum bukan individual," tegas Reza.
Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada menjelaskan, pada kondisi tersebut yang perlu dipahami bersama adalah adanya perbedaan mekanisme kepemilikan yang berbeda antara yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di Inggris.
"Itu Bumi Plc kan secara administratif berkedudukan di sana (Inggris). Tentunya kita pakai hukum di sana," terang Reza saat dihubungi Sindonews, Kamis (20/12/2012).
Perbedaan yang dimaksud, kata Reza, terletak pada ketetapan yang berlaku di Inggris, dimana, voting rights (hak suara di rapat umum pemegang saham) dan kepemilikan saham itu beda.
Misalnya, lanjut dia, Bakrie dan Borneo yang meski porsi sahamnya 47,6 persen tapi voting rights-nya maksimal hanya 30 persen karena mereka dianggap conerted party (pihak-pihak yang dianggap satu-kesatuan secara voting rights)
Dengan demikian, bila Rosan P. Roeslani dengan Grup Recapital-nya dianggap sebagai concerted party, berarti hak suara Rosan dalam rapat umum pemegang saham di BUMI Plc tidak dihitung.
Sebagai akibat dari keputusan itu sendiri, maka usaha Grup Bakrie untuk melakukan tukar guling saham Bumi Plc dengan saham PT Bumi Resouce Tbk (BUMI) akan semakin sulit.
Pasalnya, pihak Recapital yang sedianya bisa menjadi penentu atas hasil keputusan diterima atau tidaknya proposal Grup Bakrie tersebut dalam RUPS Bumi Plc, kandas dengan ditetapkannya Rosan sebagai concerted party.
"Kalau secara hukum sana ada perbedaan voting hak kepemilikan, maka jelas Pak Rosan gak masuk. Yang mereka lihat, kepemilikan Bumi Plc itu kan secara entitas hukum bukan individual," tegas Reza.
(gpr)
Lihat Juga :
