Berani hapus, harus berani tanggung resiko
Jum'at, 21 Desember 2012 - 17:06 WIB
Berani hapus, harus berani tanggung resiko
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPR Komisi VII Daryatmo Murdianto mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa melakukan pengaturan pasokan BBM bersubsidi untuk wilayah Jakarta untuk menghemat kuota.
Menurut Daryatmo, Pemda memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut. "Pemda boleh, dengan peraturan Gubernur saja," ungkap Daryatmo saat dihubungi, Jumat (21/12/2012).
Daryatmo mengungkapkan, kebijakan tersebut sah saja dilakukan jika pemerintah pusat tidak mampu melakukan pengetatan dan pengontrolan penyaluran BBM bersubsidi. Baginya, usulan yang diajukan pemda merupakan solusi guna mengontrol penyaluran BBM bersubsidi.
"Usul yang diajukan pemerintah DKI itu adalah usul yang ingin memberikan jalan ke pemerintah untuk melakukan kontrolnya," jelas Daryatmo.
Selain itu, lanjut Daryatmo, pemda sebagai pengambil keputusan, juga harus berani menanggung resiko yang terjadi atas dampak pertauran tersebut. "Jadi pemerintah daerah berwenang juga untuk mengatur dan konsekuensinya juga harus berani," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jokowi meminta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melakukan pembatasan dengan mengurangi kuota BBM bersubsidi di wilayah DKI Jakarta.
Menurut Daryatmo, Pemda memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut. "Pemda boleh, dengan peraturan Gubernur saja," ungkap Daryatmo saat dihubungi, Jumat (21/12/2012).
Daryatmo mengungkapkan, kebijakan tersebut sah saja dilakukan jika pemerintah pusat tidak mampu melakukan pengetatan dan pengontrolan penyaluran BBM bersubsidi. Baginya, usulan yang diajukan pemda merupakan solusi guna mengontrol penyaluran BBM bersubsidi.
"Usul yang diajukan pemerintah DKI itu adalah usul yang ingin memberikan jalan ke pemerintah untuk melakukan kontrolnya," jelas Daryatmo.
Selain itu, lanjut Daryatmo, pemda sebagai pengambil keputusan, juga harus berani menanggung resiko yang terjadi atas dampak pertauran tersebut. "Jadi pemerintah daerah berwenang juga untuk mengatur dan konsekuensinya juga harus berani," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jokowi meminta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melakukan pembatasan dengan mengurangi kuota BBM bersubsidi di wilayah DKI Jakarta.
(gpr)
Lihat Juga :
