Maroko didesak reformasi subsidi Juni 2013
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Maroko akan mereformasi sistem subsidi pangan dan energi pada Juni 2013. Sebelumnya, Maroko telah mengucurkan subsidi sebesar 53 miliar dirham (USD6,25 miliar) atau setara 15 persen dari total pengeluaran negara 2012.
Pada 2011, subisidi pangan dan energi yang diberikan pemerintah sebesar 48,8 miliar dirham, dan pada 2010 sebesar 29,8 miliar dirham.
"Secara teknis, reformasi subsidi sudah siap sambil menunggu keputusan politik," kata Menteri Pemerintahan Maroko, Mohamed Najib Boulif seperti dilansir Reuters, Sabtu (5/1/2013).
Didorong Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah Maroko berusaha memperbaiki sistem keuangan dengan mengurangi subsidi dan mengalihkannya untuk masyarakat miskin.
Maroko berencana mengganti subsidi dengan pembayaran kas bulanan sebesar 1.000 dirham untuk 2 juta keluarga miskin. Jika reformasi berjalan, hal ini dapat mengurangi pengeluaran negara sebesar 24 miliar dirham.
Pada Agustus lalu, IMF telah menyetujui batas kredit sebesar USD6,2 miliar, dengan syarat dalam dua tahun Maroko mereformasi sistem pemerintahan. Namun menurut Boulif, reformasi di negaranya membutuhkan waktu paling cepat empat tahun.
Pada 2011, subisidi pangan dan energi yang diberikan pemerintah sebesar 48,8 miliar dirham, dan pada 2010 sebesar 29,8 miliar dirham.
"Secara teknis, reformasi subsidi sudah siap sambil menunggu keputusan politik," kata Menteri Pemerintahan Maroko, Mohamed Najib Boulif seperti dilansir Reuters, Sabtu (5/1/2013).
Didorong Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah Maroko berusaha memperbaiki sistem keuangan dengan mengurangi subsidi dan mengalihkannya untuk masyarakat miskin.
Maroko berencana mengganti subsidi dengan pembayaran kas bulanan sebesar 1.000 dirham untuk 2 juta keluarga miskin. Jika reformasi berjalan, hal ini dapat mengurangi pengeluaran negara sebesar 24 miliar dirham.
Pada Agustus lalu, IMF telah menyetujui batas kredit sebesar USD6,2 miliar, dengan syarat dalam dua tahun Maroko mereformasi sistem pemerintahan. Namun menurut Boulif, reformasi di negaranya membutuhkan waktu paling cepat empat tahun.
(dmd)