70 juta masyarakat RI terancam miskin

Selasa, 22 Januari 2013 - 21:07 WIB
70 juta masyarakat RI...
70 juta masyarakat RI terancam miskin
A A A
Sindonews.com - Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyarankan pemerintah agar fokus pada penanganan 70 juta masyarakat Indonesia yang hampir miskin dalam mencegah kesenjangan di masyarakat. Pasalnya, golongan inilah yang paling rentan terhadap kenaikan harga.

Sekretaris KEN Aviliani menyebut, masyarakat miskin Indonesia terbagi dalam kategori miskin dan hampir miskin. Masyarakat miskin, jumlahnya 29 juta orang dan hampir miskin 70 juta orang.

Masyarakat hampir miskin inilah yang diharapkan bisa naik kelas ke kelas menengah. Meski begitu, masyarakat kelas ini sangat rentan dengan segala macam kenaikan harga.

"Nah, 70 juta orang yang rentan ini harus dibereskan karena ternyata dari pendapatan per kapitanya orang-orang ini hanya dua persen kenaikannya, jadi relatif kecil. Padahal, kalau dilihat inflasi saja empat sampai lima persen, jadi dia tergerus terus karena itu dia tidak naik kelas," ujar Aviliani, ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2013).

Melihat data ini, KEN menyarankan pemerintah untuk mengubah beberapa kebijakan yang sudah ada dan menambah kebijakan baru. Pasalnya, jika dibiarkan begitu saja, keadaan ini bisa menjadi bom waktu.

"Suatu saat kita tidak akan bisa menurunkan kesenjangan itu. Kita kan ingin pertumbuhan merata dan tidak timpang, sekarang itu pertumbuhan ekonomi makin bagus tapi ketimpangan makin tinggi. Nah itu yang harus kita hindari," tambah Komisaris BRI ini.

Selain itu, dalam paparannya di depan Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II, Aviliani menyebut, KEN merekomendasikan ada keterbukaan akses terhadap pekerjaan bagi masyarakat rentan miskin ini.

"Misalnya ada yang namanya cash for work, dulu tidak ada yang namanya itu. Pemda ini kan punya aset yang jarang dipelihara, pekerjaannya diberikan pada orang miskin sehingga dia punya pendapatan dari situ, kalau punya pendapatan dari situ kan naik jadi kelas menengah," tambahnya.

Di samping itu, KEN juga menyarankan agar ada pendampingan kepada masyarakat miskin dan hampir miskin dalam hal pendampingan informasi dan hak mereka termasuk hak untuk pelayanan publik.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Rakor Kemenko PMK Bahas...
Rakor Kemenko PMK Bahas Strategi Terbaru untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024
Menko PMK Beberkan Langkah...
Menko PMK Beberkan Langkah Strategis Penanganan Kemiskinan
DIY Provinsi Termiskin...
DIY Provinsi Termiskin di Jawa
Rapat Evaluasi Kemiskinan:...
Rapat Evaluasi Kemiskinan: Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menyusut
Angka Kemiskinan Perkotaan...
Angka Kemiskinan Perkotaan Jabar Naik
Mendorong Perempuan...
Mendorong Perempuan Desa Keluar dari Miskin Ekstrem
Berita Terkini
Obat Generik Bebas Tarif...
Obat Generik Bebas Tarif 2 Tahun, Lalu Melonjak Jadi 200%
46 menit yang lalu
Jasaraharja Putera Raih...
Jasaraharja Putera Raih Pertumbuhan Berkelanjutan dan RBC Capai 371,90%
1 jam yang lalu
Pelabuhan Patimban Resmi...
Pelabuhan Patimban Resmi Layani Impor Perdana, Komponen Mobil Listrik BYD Lanjut ke Pabrik Subang
2 jam yang lalu
Kinerja Positif 2025,...
Kinerja Positif 2025, Jasa Raharja Catatkan Laba Bersih Rp2,30 Triliun
2 jam yang lalu
Harga Emas Hari Ini...
Harga Emas Hari Ini Berbalik Merayap Naik Rp3 Ribu per Gram, Intip Rincian Lengkapnya
3 jam yang lalu
DJP Gandeng Babinsa...
DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak: Hanya Pendamping, Tak Perlu Khawatir
4 jam yang lalu
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved