Ini 4 alasan SKK Migas depak Presdir Exxon
A
A
A
Sindonews.com - Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memaparkan, ada empat alasan kuat di balik keputusan tidak memperpanjang izin kerja Presiden Direktur ExxonMobil Oil Indonesia, Richard J Owen.
Pertama, Richard gagal mencapai target produksi minyak di Lapangan Banyu Urip. "Belum mampu meningkatkan early facility production Lapangan Banyu Urip sesuai target Pemerintah menjadi 27.000 barel minyak per hari, hanya mampu sebesar 24.000 barel minyak per hari," kata Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Gde Pradnyana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Kedua, yang bersangkutan juga tidak mampu mendekati masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, khususnya di Blok Cepu. "Kurang memiliki kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga belum mampu menyelesaikan sejumlah proses perizinan di Blok Cepu," lanjut Gde.
Selain itu, Richard belum berhasil menuntaskan persoalan tanah kas desa dan enam butir yang telah disepakati dengan masyarakat dan Pemda yang akan digunakan untuk fasilitas produksi Blok Cepu, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam target Pemerintah untuk memproduksi minyak dalam skala penuh pada kuartal I atau paling lambat kuartal III tahun 2014.
Terakhir, mantan Presdir ExxonMobil Oil Indonesia tersebut tidak konsisten dalam mengambil keputusan. "Konsistensi kebijakan yang diambil seringkali berubah yang menyulitkan pengambilan keputusan di lapangan, seperti tidak konsistennya Mobil Cepu Ltd dalam memutuskan penggunaan teknologi desalinasi di Blok Cepu yang menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian proyek," pungkas Gde.
Pertama, Richard gagal mencapai target produksi minyak di Lapangan Banyu Urip. "Belum mampu meningkatkan early facility production Lapangan Banyu Urip sesuai target Pemerintah menjadi 27.000 barel minyak per hari, hanya mampu sebesar 24.000 barel minyak per hari," kata Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Gde Pradnyana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Kedua, yang bersangkutan juga tidak mampu mendekati masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, khususnya di Blok Cepu. "Kurang memiliki kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga belum mampu menyelesaikan sejumlah proses perizinan di Blok Cepu," lanjut Gde.
Selain itu, Richard belum berhasil menuntaskan persoalan tanah kas desa dan enam butir yang telah disepakati dengan masyarakat dan Pemda yang akan digunakan untuk fasilitas produksi Blok Cepu, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam target Pemerintah untuk memproduksi minyak dalam skala penuh pada kuartal I atau paling lambat kuartal III tahun 2014.
Terakhir, mantan Presdir ExxonMobil Oil Indonesia tersebut tidak konsisten dalam mengambil keputusan. "Konsistensi kebijakan yang diambil seringkali berubah yang menyulitkan pengambilan keputusan di lapangan, seperti tidak konsistennya Mobil Cepu Ltd dalam memutuskan penggunaan teknologi desalinasi di Blok Cepu yang menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian proyek," pungkas Gde.
(rna)