BKF: Jakarta banjir karena krisis air minum
Selasa, 29 Januari 2013 - 16:56 WIB
BKF: Jakarta banjir karena krisis air minum
A
A
A
Sindonews.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berpendapat, salah satu penyebab bencana banjir di Jakarta, karena krisis air minum. Pengeboran sumur untuk air minum mendorong penurunan tanah di Jakarta.
"Apa kelemahan Jakarta? Air minum. Kenapa Jakarta banjir? Karena banyak yang ngebor tanah? Kenapa banyak yang ngebor tanah? Karena enggak ada air minum," jelas Kepala BKF Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Karena itu, Bambang menilai proyek penyediaan air minum pantas mendapatkan insentif dalam bentuk Viability Gate Fund (VGF) dari Kementerian Keuangan untuk pembangunannya. "Air minum jangan dianggap proyek sepele, ini menurut saya penting," ucapnya.
Menurut dia, proyek pengadaan air minum tidak kalah pentingnya dibanding proyek jalan tol. "Jangan dibeda-bedakan dengan jalan tol," ujarnya.
Dia menuturkan, sebenarnya proyek pengadaan air minum di negara-negara maju tidak mendapat bantuan pemerintah karena masyarakatnya mampu membayar sesuai harga keekonomian. Namun, untuk Indonesia masih perlu insentif dari pemerintah. "Tapi kalau di negara maju, air minum enggak perlu VGF, harganya sesuai harga keekonomian," jelas Bambang.
"Apa kelemahan Jakarta? Air minum. Kenapa Jakarta banjir? Karena banyak yang ngebor tanah? Kenapa banyak yang ngebor tanah? Karena enggak ada air minum," jelas Kepala BKF Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Karena itu, Bambang menilai proyek penyediaan air minum pantas mendapatkan insentif dalam bentuk Viability Gate Fund (VGF) dari Kementerian Keuangan untuk pembangunannya. "Air minum jangan dianggap proyek sepele, ini menurut saya penting," ucapnya.
Menurut dia, proyek pengadaan air minum tidak kalah pentingnya dibanding proyek jalan tol. "Jangan dibeda-bedakan dengan jalan tol," ujarnya.
Dia menuturkan, sebenarnya proyek pengadaan air minum di negara-negara maju tidak mendapat bantuan pemerintah karena masyarakatnya mampu membayar sesuai harga keekonomian. Namun, untuk Indonesia masih perlu insentif dari pemerintah. "Tapi kalau di negara maju, air minum enggak perlu VGF, harganya sesuai harga keekonomian," jelas Bambang.
(izz)
