Inflasi Januari di Jabar mencapai 1,05%
Jum'at, 01 Februari 2013 - 21:11 WIB
Inflasi Januari di Jabar mencapai 1,05%
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah mesti mengendalikan laju inflasi di Jawa Barat setelah indeks harga konsumen (IHK) pada Januari 2013 naik cukup signifikan dari 0,34 persen di Desember 2012 menjadi 1,05 persen pada Januari 2013.
Upaya pengendalikan harga kebutuhan pokok, sandang, dan papan mesti dilakukan untuk meminimalisir beban pengeluaran yang mesti di tanggung masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Gema Purwana mengatakan, pendorong utama laju inflasi di Jabar berasal dari sektor makanan (3,51 persen). Selama Januari 2013, kelompok makanan tercatat mengalami kenaikan harga cukup signifikan.
“Lonjakan inflasi disebabkan akumulasi sejumlah kenaikan harga pangan seperti holtikultura, daging ayam potong, telur, daging sapi, dan lainnya,” jelas Gema Purwana saat siaran pers bulanan di Kantor BPS Jabar, Jalan PHH Mustopa, Kota Bandung, Jumat (1/2/2013).
Selain kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi juga tercatat mengalami kenaikan harga dan mendorong inflasi sekitar 0,12 persen.
Diakui Gema, inflasi pada Januari 2013 tercatat sebagai inflasi tertinggi sepanjang tahun 2012 sampai 2013. Kenaikan harga pada Januari 2013, melampaui kenaikan harga menjelang Lebaran 2012. Di mana, inflasi ketika itu tercatat sebesar 1,03 persen. Inflasi terendah selama awal tahun 2012 sampai awal 2013 tercatat pada April 2012 sebesar -0,02 persen.
Akumulasi inflasi Jabar sebesar 1,05 persen, di dorong inflasi di tujuh kota di Jabar. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 1,49 persen, disusu Kota Depok 1,29 persen, Kota Tasikmalaya 1,15 persen, Kota Sukabumi 1,09 persen, Kota Bandung 0,64 persen, Kota Cirebon 0,60 persen, dan terendah ada di Kota Bogor dengan inflasi 0,58 persen.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kurtubi mengatakan, laju inflasi di Jabar dipengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah dan efek pasar dunia. Kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) menaikkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Keadaan tersebut di dorong iklim di Tanah Air yang kurang mendukung sehingga menghambat sistem distribusi.
“Kurs rupiah juga cenderung melemah, di sisi lain dolar terus menguat. Imbasnya, harga produk impor naik dan berpengaruh terhadap harga komoditas di dalam negeri,” pungkas Acuviarta.
Ekonom muda ini pun tak menampik dampak terhadap kenaikan upah buruh, sehingga memaksa kalangan industri menaikkan harga produk jadi.
Pemerintah, lanjut dia, mesti segera melakukan langkah antisipasi agar inflasi tetap terkendali. Paling tidak, target inflasi di 2013 maksimal 6 persen tidak terlampaui. Apabila tidak ada upaya pengendalian dari pemerintah, upaya penaikan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan upah buruh tidak akan tercapai.
Dari sisi insfrastruktur, mesti ada upaya perbaikan agar alur distribusi barang lebih maskimal. “Langkah pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui penghematan dan evisiensi birokrasi, dengan menghilangkan praktek pungli,” imbuh Acuviarta.
Upaya pengendalikan harga kebutuhan pokok, sandang, dan papan mesti dilakukan untuk meminimalisir beban pengeluaran yang mesti di tanggung masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Gema Purwana mengatakan, pendorong utama laju inflasi di Jabar berasal dari sektor makanan (3,51 persen). Selama Januari 2013, kelompok makanan tercatat mengalami kenaikan harga cukup signifikan.
“Lonjakan inflasi disebabkan akumulasi sejumlah kenaikan harga pangan seperti holtikultura, daging ayam potong, telur, daging sapi, dan lainnya,” jelas Gema Purwana saat siaran pers bulanan di Kantor BPS Jabar, Jalan PHH Mustopa, Kota Bandung, Jumat (1/2/2013).
Selain kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi juga tercatat mengalami kenaikan harga dan mendorong inflasi sekitar 0,12 persen.
Diakui Gema, inflasi pada Januari 2013 tercatat sebagai inflasi tertinggi sepanjang tahun 2012 sampai 2013. Kenaikan harga pada Januari 2013, melampaui kenaikan harga menjelang Lebaran 2012. Di mana, inflasi ketika itu tercatat sebesar 1,03 persen. Inflasi terendah selama awal tahun 2012 sampai awal 2013 tercatat pada April 2012 sebesar -0,02 persen.
Akumulasi inflasi Jabar sebesar 1,05 persen, di dorong inflasi di tujuh kota di Jabar. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 1,49 persen, disusu Kota Depok 1,29 persen, Kota Tasikmalaya 1,15 persen, Kota Sukabumi 1,09 persen, Kota Bandung 0,64 persen, Kota Cirebon 0,60 persen, dan terendah ada di Kota Bogor dengan inflasi 0,58 persen.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kurtubi mengatakan, laju inflasi di Jabar dipengaruhi sejumlah kebijakan pemerintah dan efek pasar dunia. Kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) menaikkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Keadaan tersebut di dorong iklim di Tanah Air yang kurang mendukung sehingga menghambat sistem distribusi.
“Kurs rupiah juga cenderung melemah, di sisi lain dolar terus menguat. Imbasnya, harga produk impor naik dan berpengaruh terhadap harga komoditas di dalam negeri,” pungkas Acuviarta.
Ekonom muda ini pun tak menampik dampak terhadap kenaikan upah buruh, sehingga memaksa kalangan industri menaikkan harga produk jadi.
Pemerintah, lanjut dia, mesti segera melakukan langkah antisipasi agar inflasi tetap terkendali. Paling tidak, target inflasi di 2013 maksimal 6 persen tidak terlampaui. Apabila tidak ada upaya pengendalian dari pemerintah, upaya penaikan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan upah buruh tidak akan tercapai.
Dari sisi insfrastruktur, mesti ada upaya perbaikan agar alur distribusi barang lebih maskimal. “Langkah pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui penghematan dan evisiensi birokrasi, dengan menghilangkan praktek pungli,” imbuh Acuviarta.
(gpr)
Lihat Juga :
