Blok Mahakam seret Jero Wacik Cs ke KPK
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengaku telah melaporkan Menteri ESDM Jero Wacik, Wamen ESDM Susilo Siwoutomo serta Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah blok Mahakam.
Gugatan dilakukan pada Rabu (13/2/2013) sekitar pukul 11.00 hingga sore hari. Dalam tuntutannya, disebutkan apa yang dilakukan Jero Wacik Cs merugikan negara dengan berniat memperpanjang kontrak Mahakam kepada Total.
Perusahaan asal Prancis itu, kini memang menjadi operator Mahakam dan bakal segera habis masa kontraknya 2017. “Dia (Menteri ESDM) juga melakukan tekanan kepada Dirut Pertamina dan melakukan berbagai kebohongan publik,” jelasnya di Jakarta Rabu (13/2/2013).
Pengamat migas dari Univervisitas Indonesia, Kurtubi menuding ada permainan pihak-pihak tertentu dibalik lambannya keputusan final pengambilalihan blok Mahakam kepada Pertamina.
Bahkan, lanjutnya, terdapat skenario yang ingin memperpanjang keberadaan perusahaan migas Prancis, Total E&P Indonesie, di Mahakam yang berujung pada kerugian negara. “Kita khawatir ada permainan,” paparnya.
Dia mensinyalir lambatnya proses tersebut disinyalir dijadikan ajang sejumlah kalangan memburu keuntungan pribadi maupun golongan. “Maka kita meminta pemerintah segera mengumumkan pemilik baru Mahakam,” tegas Kurtubi.
Gugatan dilakukan pada Rabu (13/2/2013) sekitar pukul 11.00 hingga sore hari. Dalam tuntutannya, disebutkan apa yang dilakukan Jero Wacik Cs merugikan negara dengan berniat memperpanjang kontrak Mahakam kepada Total.
Perusahaan asal Prancis itu, kini memang menjadi operator Mahakam dan bakal segera habis masa kontraknya 2017. “Dia (Menteri ESDM) juga melakukan tekanan kepada Dirut Pertamina dan melakukan berbagai kebohongan publik,” jelasnya di Jakarta Rabu (13/2/2013).
Pengamat migas dari Univervisitas Indonesia, Kurtubi menuding ada permainan pihak-pihak tertentu dibalik lambannya keputusan final pengambilalihan blok Mahakam kepada Pertamina.
Bahkan, lanjutnya, terdapat skenario yang ingin memperpanjang keberadaan perusahaan migas Prancis, Total E&P Indonesie, di Mahakam yang berujung pada kerugian negara. “Kita khawatir ada permainan,” paparnya.
Dia mensinyalir lambatnya proses tersebut disinyalir dijadikan ajang sejumlah kalangan memburu keuntungan pribadi maupun golongan. “Maka kita meminta pemerintah segera mengumumkan pemilik baru Mahakam,” tegas Kurtubi.
(gpr)