Pengajuan pembangunan smelter akan dievaluasi
Jum'at, 22 Februari 2013 - 16:27 WIB
Pengajuan pembangunan smelter akan dievaluasi
A
A
A
Sindonews.com - Sesuai dengan Undang-undang No 4/2009, Peraturan Menteri ESDM No 7/2012 dan No 11/2011, pemerintah pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah tersebut sudah harus diterapkan selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU ini diberlakukan.
âUU No 4/2009 mengamanatkan untuk tahun 2014 sudah ada, Permen No. 7 dan permen 11 mengamanatkan untuk melaksanakan proses peningkatan nilai tambah paling tidak sudah menyampaikan rencana atau roadmap pembangunan smelter-nya,â ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (22/2/2013).
Ditambahkan Susilo, sekarang ini sudah ada pengajuan sekitar 154 IUP. namun pihaknya mempunyai tim yang akan mengevaluasi, karena tidak perlu dibangun 150-an. Namun yang perlu dibangun adalah lokasi-lokasi yang dianggap tepat.
"Kan tidak setiap IUP itu harus membangun smelter, kalau yang kecil-kecil kan tidak perlu, idealnya sekitar puluhan, jadi harus digabung-gabung, kita realistis ajalah, karena kalau terlalu banyak juga investor-investor rugi,â jelasnya.
Pembangunan smelter, lanjut Wamen, akan disingkronkan dengan ketersediaan sumber-sumber energinya. Karena smelter-smelter itu memerlukan listrik, dan jangan sampai smelter tidak memiliki ketersediaan bahan bakar sebagai sumber energinya.
"Membangun smelter di mulut tambang atau di sekita wilayah kerja panas bumi itu yang cocok dan saya sudah minta Pak Dirjen Minerba saling berkoordinasi dengan EBTKE plus Dirjen Migas dengan Tim percepatan untuk melakukan singkronisasi,â imbuh Wamen.
Peningkatan nilai tambah diperlukan untuk mengoptimalkan konservasi sumber daya dan batubara, memenuhi kebutuhan bahan baku industri domestik serta memberikan dampak positif bagi perekonomian yang menghasilkan efek berantai signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang pada akhirnya memicu pengembangan sektor hilir (industri).
Berdasarkan data 2012, Pemerintah telah menerima pengajuan pembangunan smelter sebanyak 168 pengajuan (24 pengajuan rencana pengolahan dan pemurnian sebelum Permen ESDM No 7/2012 dan 154 setelah Permen ESDM No 7/2012 diberlakukan).
âUU No 4/2009 mengamanatkan untuk tahun 2014 sudah ada, Permen No. 7 dan permen 11 mengamanatkan untuk melaksanakan proses peningkatan nilai tambah paling tidak sudah menyampaikan rencana atau roadmap pembangunan smelter-nya,â ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (22/2/2013).
Ditambahkan Susilo, sekarang ini sudah ada pengajuan sekitar 154 IUP. namun pihaknya mempunyai tim yang akan mengevaluasi, karena tidak perlu dibangun 150-an. Namun yang perlu dibangun adalah lokasi-lokasi yang dianggap tepat.
"Kan tidak setiap IUP itu harus membangun smelter, kalau yang kecil-kecil kan tidak perlu, idealnya sekitar puluhan, jadi harus digabung-gabung, kita realistis ajalah, karena kalau terlalu banyak juga investor-investor rugi,â jelasnya.
Pembangunan smelter, lanjut Wamen, akan disingkronkan dengan ketersediaan sumber-sumber energinya. Karena smelter-smelter itu memerlukan listrik, dan jangan sampai smelter tidak memiliki ketersediaan bahan bakar sebagai sumber energinya.
"Membangun smelter di mulut tambang atau di sekita wilayah kerja panas bumi itu yang cocok dan saya sudah minta Pak Dirjen Minerba saling berkoordinasi dengan EBTKE plus Dirjen Migas dengan Tim percepatan untuk melakukan singkronisasi,â imbuh Wamen.
Peningkatan nilai tambah diperlukan untuk mengoptimalkan konservasi sumber daya dan batubara, memenuhi kebutuhan bahan baku industri domestik serta memberikan dampak positif bagi perekonomian yang menghasilkan efek berantai signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang pada akhirnya memicu pengembangan sektor hilir (industri).
Berdasarkan data 2012, Pemerintah telah menerima pengajuan pembangunan smelter sebanyak 168 pengajuan (24 pengajuan rencana pengolahan dan pemurnian sebelum Permen ESDM No 7/2012 dan 154 setelah Permen ESDM No 7/2012 diberlakukan).
(gpr)
