Apersi Kalsel bidik 4.000 perumahan PNS
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) berminat membangun sejumlah perumahan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.
Karena itu, para pengembang Apersi berharap dukungan dan bantuan dari Pemda setempat serta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) agar pembangunan rumah para abdi negara tersebut dapat segera terlaksana.
Ketua DPD Apersi Kalsel, Hasyim KA mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang menjalin komunikasi dengan Pemkab Tanah Bumbu atas rencana pembangunan rumah untuk PNS di daerah tersebut.
"Pemkab Tanah Bumbu menyatakan bersedia bekerja sama dengan kami pengembang Apersi untuk pembangunan rumah. Saat ini tinggal menunggu perjanjian kerja sama baik untuk payung hukumnya," kata Hasyim dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Menurut dia, sebagai salah satu daerah hasil pemekaran, para PNS di Kabupaten Tanah Bumbu sangat membutuhkan bantuan rumah untuk dapat menunjang kerja mereka sehari-hari. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemkab Tanah Bumbu telah menyediakan tanah seluas 40 hektare untuk rumah PNS.
"Dari 40 hektare tanah yang disediakan Pemda setempat, kami memperkirakan bisa dibangun sekitar empat ribu rumah PNS. Kami juga berharap bantuan dari Pemda dan Kemenpera terkait kemudahan izin dan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) umum seperti ketersediaan jalan, drainase, air bersih, listrik, dan air limbah," pungkasnya.
Karena itu, para pengembang Apersi berharap dukungan dan bantuan dari Pemda setempat serta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) agar pembangunan rumah para abdi negara tersebut dapat segera terlaksana.
Ketua DPD Apersi Kalsel, Hasyim KA mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang menjalin komunikasi dengan Pemkab Tanah Bumbu atas rencana pembangunan rumah untuk PNS di daerah tersebut.
"Pemkab Tanah Bumbu menyatakan bersedia bekerja sama dengan kami pengembang Apersi untuk pembangunan rumah. Saat ini tinggal menunggu perjanjian kerja sama baik untuk payung hukumnya," kata Hasyim dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Menurut dia, sebagai salah satu daerah hasil pemekaran, para PNS di Kabupaten Tanah Bumbu sangat membutuhkan bantuan rumah untuk dapat menunjang kerja mereka sehari-hari. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemkab Tanah Bumbu telah menyediakan tanah seluas 40 hektare untuk rumah PNS.
"Dari 40 hektare tanah yang disediakan Pemda setempat, kami memperkirakan bisa dibangun sekitar empat ribu rumah PNS. Kami juga berharap bantuan dari Pemda dan Kemenpera terkait kemudahan izin dan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) umum seperti ketersediaan jalan, drainase, air bersih, listrik, dan air limbah," pungkasnya.
(izz)