Selalu diprotes Pemda, SKK Migas merasa dikambinghitamkan
Selalu diprotes Pemda, SKK Migas merasa dikambinghitamkan
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Humas Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Elan Biantoro mengatakan, kebijakan tentang pembagian dana perimbangan daerah dan kebijakan-kebijakan eksplorasi perlu dikaji ulang, sehingga cukup dirasakan adil oleh pihak-pihak terkait.
Kajian ulang ditujukan untuk menekan aksi-aksi protes yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap kurang adil bagi daerah.
Elan menyesalkan protes-protes yang dilayangkan Pemprov atau Pemda terkait kepada SKK Migas. Karena protes tersebut salah alamat.
"Sebenarnya ini adalah domain dari legislatif dan Kementerian terkait, tetapi kita lebih sering menjadi kambing hitam atas permasalahan semacam ini," ujar Elan di Wisma Mulia, Jakarta, Senin (4/3/2013).
Elan menyontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Bontang, dimana ladang-ladang gas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi diolah menjadi Liquified Natural Gas (LNG) di Bontang.
"Gas tersebut dirubah menjadi LNG yang siap diekspor ke luar negeri. Tetapi Kabupaten Bontang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sebenarnya problem utamanya adalah regulasi mengenai dana perimbangan daerah," pungkasnya.
Kajian ulang ditujukan untuk menekan aksi-aksi protes yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap kurang adil bagi daerah.
Elan menyesalkan protes-protes yang dilayangkan Pemprov atau Pemda terkait kepada SKK Migas. Karena protes tersebut salah alamat.
"Sebenarnya ini adalah domain dari legislatif dan Kementerian terkait, tetapi kita lebih sering menjadi kambing hitam atas permasalahan semacam ini," ujar Elan di Wisma Mulia, Jakarta, Senin (4/3/2013).
Elan menyontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Bontang, dimana ladang-ladang gas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi diolah menjadi Liquified Natural Gas (LNG) di Bontang.
"Gas tersebut dirubah menjadi LNG yang siap diekspor ke luar negeri. Tetapi Kabupaten Bontang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sebenarnya problem utamanya adalah regulasi mengenai dana perimbangan daerah," pungkasnya.
(gpr)
Explore More