Pemkab Kulonprogo dekati warga dari hati ke hati
Selasa, 05 Maret 2013 - 17:37 WIB
Pemkab Kulonprogo dekati warga dari hati ke hati
A
A
A
Sindonews.com - Pemkab Kulonprogo menyambut baik adanya izin prinsip pembangunan bandara internasional, pengganti Bandara Adisutjipto. Pemkab berjanji akan melakukan pendekatan kepada masyarakat dari hati ke hati agar masyarakat tidak memanfaatkan momentum untuk menaikan harga tanah.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, Pemkab akan mengedepankan pola pendekatan perorangan guna membantu proses pembebasan tanah untuk bandara.
Pemkab, kata dia, tidak akan mendekati kelompok mau pun perwakilan kelompok dan warga. Hasto mengatakan, pola pendekatan perorangan dipilih karena pembebasan lahan untuk fasilitas umum, sesuai Undang-undang tidak diperbolehkan melalui perantara.
“Jadi pendekatannya orang per orang. Agar ada komunikasi hati ke hati," kata Hasto di Kulonprogo, Selasa (5/3/2013).
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya pemrakarsa yakni Angkasa Pura memiliki peran utama. Pemrakarsa, lanjut dia, dapat pula melibatkan tim independen untuk merealisasikannya. Namun sebagai fasilitator, Pemkab tetap akan melakukan pendektan kepada masyarakat.
Menurut dia, pendekatan kepada masyarakat sekaligus digunakan untuk maping. Di mana pemkab membutuhkan data kebutuhan warga yang kemungkinan terkena imbas bandara. Sehingga, setiap warga akan mendapat tempat yang pas sesuai profesinya masing-masing.
“Kita akan memikirkan relokasinya. Kita upayakan agar sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Karena tidak mungkin menyatukan petani dengan PNS misalnya. Kebutuhannya kan tidak sama. Hasil maping akan kita bicarakan dengan provinsi maupun Angkasa Pura,” terang dia.
Hasto menambahkan, hingga kini belum diperoleh kepastian bandara akan dibangun seperti apa. Menurutnya, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum bandara benar-benar dibangun. “Setelah semuanya pasti baru kita turun ke masyarakat,” pungkasnya.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, Pemkab akan mengedepankan pola pendekatan perorangan guna membantu proses pembebasan tanah untuk bandara.
Pemkab, kata dia, tidak akan mendekati kelompok mau pun perwakilan kelompok dan warga. Hasto mengatakan, pola pendekatan perorangan dipilih karena pembebasan lahan untuk fasilitas umum, sesuai Undang-undang tidak diperbolehkan melalui perantara.
“Jadi pendekatannya orang per orang. Agar ada komunikasi hati ke hati," kata Hasto di Kulonprogo, Selasa (5/3/2013).
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaannya pemrakarsa yakni Angkasa Pura memiliki peran utama. Pemrakarsa, lanjut dia, dapat pula melibatkan tim independen untuk merealisasikannya. Namun sebagai fasilitator, Pemkab tetap akan melakukan pendektan kepada masyarakat.
Menurut dia, pendekatan kepada masyarakat sekaligus digunakan untuk maping. Di mana pemkab membutuhkan data kebutuhan warga yang kemungkinan terkena imbas bandara. Sehingga, setiap warga akan mendapat tempat yang pas sesuai profesinya masing-masing.
“Kita akan memikirkan relokasinya. Kita upayakan agar sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Karena tidak mungkin menyatukan petani dengan PNS misalnya. Kebutuhannya kan tidak sama. Hasil maping akan kita bicarakan dengan provinsi maupun Angkasa Pura,” terang dia.
Hasto menambahkan, hingga kini belum diperoleh kepastian bandara akan dibangun seperti apa. Menurutnya, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum bandara benar-benar dibangun. “Setelah semuanya pasti baru kita turun ke masyarakat,” pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
