Ini alasan Jero sebagian besar gas bumi diekspor
Kamis, 14 Maret 2013 - 14:57 WIB
Ini alasan Jero sebagian besar gas bumi diekspor
A
A
A
Sindonews.com - Saat ini, lebih dari 50 persen gas bumi masih dialokasikan untuk ekspor. Padahal, industri dalam negeri masih sangat membutuhkan gas untuk sumber energi. Para pelaku usaha dalam negeri memprotes kebijakan ini.
Mengenai hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengemukakan beberapa alasan. Bagaimana tanggapan Jero?
Jero menjelaskan, pemerintah terikat berbagai kontrak untuk mengekspor gas ke berbagai pihak. Kontrak-kontrak tersebut tentu tidak dapat diubah begitu saja. Akibat kontrak gas jangka panjang ini, pemerintah kesulitan mengalokasikan gas untuk kebutuhan industri nasional.
"Ekspor itu masih diperlukan, karena ada kontrak-kontrak jangka panjang," kata Jero Wacik usai acara peluncuran komik penghematan energi di Museum Listrik, Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Menteri yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, pihaknya masih mempertahankan ekspor gas dalam jumlah besar demi menambah pundi-pundi negara. Dia berdalih bahwa pendapatan dari ekspor gas bumi ini menguntungkan rakyat, karena akan digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Kedua, kita juga perlu revenue. Harga gas untuk ekspor itu juga mahal, sampai USD18 (per mmscfd) dan kalau itu kita ekspor, kita dapat uang, uangnya untuk rakyat lagi kan? Kalau semuanya tidak boleh untuk ekspor, kita enggak dapat revenue," tutur dia.
Meski demikian, Jero berjanji akan berusaha meningkatkan alokasi gas untuk kebutuhan domestik. Setelah sejumlah infrastruktur penyimpanan gas (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU) selesai dibangun.
Jika peningkatan alokasi gas domestik dipaksakan saat ini, negara justru akan merugi, sebab infrastruktur untuk penyimpanan gas belum siap, pendapatan dari ekspor pun akan berkurang. "Jadi, sebagian untuk ekspor, sebagian untuk dalam negeri, di mana kalau sudah siap infrastrukturnya saya mulai alirkan gas-gasnya," pungkas Jero.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah menghentikan ekspor gas agar kerugian devisa negara akibat ekspor gas dapat ditekan.
"Saya menyarankan pemerintah agar menyetop praktik ekspor gas. Kalau ada orang bilang ekspor LNG bagus, bulu kuduk saya merinding," kata Anggota Komite BPH Migas Qoyum Tjandranegara kemarin.
Qoyum berpendapat, ekspor gas besar-secara besaran yang dilakukan pemerintah saat ini menyebabkan kerugian devisa yang jumlahnya mencapai ratusan triliun. "Mulai 2011 itu kita kehilangan devisa sampai Rp183 triliun, belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Mengekspor gas itu merugikan negara, tapi sekarang masih saja mengekspor," ucapnya.
Mengenai hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengemukakan beberapa alasan. Bagaimana tanggapan Jero?
Jero menjelaskan, pemerintah terikat berbagai kontrak untuk mengekspor gas ke berbagai pihak. Kontrak-kontrak tersebut tentu tidak dapat diubah begitu saja. Akibat kontrak gas jangka panjang ini, pemerintah kesulitan mengalokasikan gas untuk kebutuhan industri nasional.
"Ekspor itu masih diperlukan, karena ada kontrak-kontrak jangka panjang," kata Jero Wacik usai acara peluncuran komik penghematan energi di Museum Listrik, Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Menteri yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, pihaknya masih mempertahankan ekspor gas dalam jumlah besar demi menambah pundi-pundi negara. Dia berdalih bahwa pendapatan dari ekspor gas bumi ini menguntungkan rakyat, karena akan digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Kedua, kita juga perlu revenue. Harga gas untuk ekspor itu juga mahal, sampai USD18 (per mmscfd) dan kalau itu kita ekspor, kita dapat uang, uangnya untuk rakyat lagi kan? Kalau semuanya tidak boleh untuk ekspor, kita enggak dapat revenue," tutur dia.
Meski demikian, Jero berjanji akan berusaha meningkatkan alokasi gas untuk kebutuhan domestik. Setelah sejumlah infrastruktur penyimpanan gas (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU) selesai dibangun.
Jika peningkatan alokasi gas domestik dipaksakan saat ini, negara justru akan merugi, sebab infrastruktur untuk penyimpanan gas belum siap, pendapatan dari ekspor pun akan berkurang. "Jadi, sebagian untuk ekspor, sebagian untuk dalam negeri, di mana kalau sudah siap infrastrukturnya saya mulai alirkan gas-gasnya," pungkas Jero.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah menghentikan ekspor gas agar kerugian devisa negara akibat ekspor gas dapat ditekan.
"Saya menyarankan pemerintah agar menyetop praktik ekspor gas. Kalau ada orang bilang ekspor LNG bagus, bulu kuduk saya merinding," kata Anggota Komite BPH Migas Qoyum Tjandranegara kemarin.
Qoyum berpendapat, ekspor gas besar-secara besaran yang dilakukan pemerintah saat ini menyebabkan kerugian devisa yang jumlahnya mencapai ratusan triliun. "Mulai 2011 itu kita kehilangan devisa sampai Rp183 triliun, belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Mengekspor gas itu merugikan negara, tapi sekarang masih saja mengekspor," ucapnya.
(izz)
Lihat Juga :
