Kadin nilai pemerintah saling lempar tanggung jawab
Sabtu, 16 Maret 2013 - 16:43 WIB
Kadin nilai pemerintah saling lempar tanggung jawab
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa pemimpin negara harus segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kebijakan pangan nasional, baik untuk produksi lokal maupun impor.
"Carut marut kebijakan pangan nasional baik impor maupun produksi lokal perlu ada tindakan Presiden kepada Kementerian Pertaian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kemenko Perekonomian," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Sabtu (16/3/2013).
Menurutnya, wajar jika Presiden melihat kementrian tersebut saling lempar tanggung jawab. Dia menilai, regulasi kebijakan pangan Indonesia bukan rahasia lagi, Kadin sudah sering mengingatkan keempat Kementrian tersebut. Namun, Kementerian itu sangat menonjolkan egoisme sektoral.
"Masalah yang sering disampaikan dunia usaha kepada pemerintah selalu terabaikan. Sehingga persoalan tahun demi tahun pangan nasional kita sering muncul berulang seperti kasus gula, kedelai, jagung, garam, bawang, beras, daging, dan lainnya," ungkap dia.
Permasalahan yang berulang ini, lanjut Natsir, adalah akibat pemerintah pusat yang masih mempertahankan sentralisasi kebijakan pangan nasional. Pihaknya juga menilai tidak jarang timbulnya konspirasi di antara kementerian-kementerian terkait.
"Kita sering berhadapan dengan empat kementrian itu yang berkonspirasi atau bersekongkol membuat regulasi tanpa dibicarakan dengan dunia usaha Kadin. Tiba-tiba sudah ada kebijakan dikeluarkan, namun begitu ribut baru pemerintah panik," jelas dia.
Natsir menuturkan, model kebijakan semacam itu, cenderung hanya mempertahankan kepentingan tertentu, bahkan kepentingan kartel atau pejabat pemerintahnya terkadang bertindak sebagai pengusaha.
"Carut marut kebijakan pangan nasional baik impor maupun produksi lokal perlu ada tindakan Presiden kepada Kementerian Pertaian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kemenko Perekonomian," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Sabtu (16/3/2013).
Menurutnya, wajar jika Presiden melihat kementrian tersebut saling lempar tanggung jawab. Dia menilai, regulasi kebijakan pangan Indonesia bukan rahasia lagi, Kadin sudah sering mengingatkan keempat Kementrian tersebut. Namun, Kementerian itu sangat menonjolkan egoisme sektoral.
"Masalah yang sering disampaikan dunia usaha kepada pemerintah selalu terabaikan. Sehingga persoalan tahun demi tahun pangan nasional kita sering muncul berulang seperti kasus gula, kedelai, jagung, garam, bawang, beras, daging, dan lainnya," ungkap dia.
Permasalahan yang berulang ini, lanjut Natsir, adalah akibat pemerintah pusat yang masih mempertahankan sentralisasi kebijakan pangan nasional. Pihaknya juga menilai tidak jarang timbulnya konspirasi di antara kementerian-kementerian terkait.
"Kita sering berhadapan dengan empat kementrian itu yang berkonspirasi atau bersekongkol membuat regulasi tanpa dibicarakan dengan dunia usaha Kadin. Tiba-tiba sudah ada kebijakan dikeluarkan, namun begitu ribut baru pemerintah panik," jelas dia.
Natsir menuturkan, model kebijakan semacam itu, cenderung hanya mempertahankan kepentingan tertentu, bahkan kepentingan kartel atau pejabat pemerintahnya terkadang bertindak sebagai pengusaha.
(izz)
Lihat Juga :
