DPR diminta kurangi anggaran kementerian terkait
Sabtu, 16 Maret 2013 - 16:43 WIB
DPR diminta kurangi anggaran kementerian terkait
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur menuturkan, Dewan Perwakilan daera (DPR) sebagai lembaga legislatif perlu bertindak tegas terhadap kementerian yang tidak becus mengurusi masalah pangan nasional.
"DPR sebagai lembaga legislatif perlu memberikan hukuman dengan mengurangi anggaran apabila ada kementrian yang tidak mampu mengurus pangan," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Sabtu (16/3/2013).
Dia mencontohkan, sangat terlihat jelas bahwa rakyat Indonesia yang hidup di perbatasan membutuhkan pangan yang murah, sama dengan masyarakat di daerah lainnya seperti di Jawa. Hanya saja, hingga saat ini permasalahan disparitas harga yang sangat tinggi belum juga terpecahkan.
"Kementerian-kementerian tidak peduli masalah ini, malah saling lempar tanggung jawab dan saling mempertahankan egoisme sektoral kementerian. Kadin minta impor pangan kita agar dilimpahkan ke daerah untuk mengatur kebutuhan pangan di daerahnya masing-masing," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kadin Indonesia menilai, bahwa pemimpin negara harus segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kebijakan pangan nasional, baik untuk produksi lokal maupun impor.
"Carut marut kebijakan pangan nasional baik impor maupun produksi lokal perlu ada tindakan Presiden kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kemenko Perekonomian," katanya.
"DPR sebagai lembaga legislatif perlu memberikan hukuman dengan mengurangi anggaran apabila ada kementrian yang tidak mampu mengurus pangan," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Sabtu (16/3/2013).
Dia mencontohkan, sangat terlihat jelas bahwa rakyat Indonesia yang hidup di perbatasan membutuhkan pangan yang murah, sama dengan masyarakat di daerah lainnya seperti di Jawa. Hanya saja, hingga saat ini permasalahan disparitas harga yang sangat tinggi belum juga terpecahkan.
"Kementerian-kementerian tidak peduli masalah ini, malah saling lempar tanggung jawab dan saling mempertahankan egoisme sektoral kementerian. Kadin minta impor pangan kita agar dilimpahkan ke daerah untuk mengatur kebutuhan pangan di daerahnya masing-masing," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kadin Indonesia menilai, bahwa pemimpin negara harus segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kebijakan pangan nasional, baik untuk produksi lokal maupun impor.
"Carut marut kebijakan pangan nasional baik impor maupun produksi lokal perlu ada tindakan Presiden kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kemenko Perekonomian," katanya.
(izz)
Lihat Juga :
