BPK bahas temuan hasil pemeriksaan Jamkesmas-Jamkesda
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan rapat koordinasi tentang pembahasan temuan pemeriksaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Hotel Crowne Plaza, Jakarta.
Dikutip dari siaran pers BPK, Selasa (19/3/2013), berdasarkan UU, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas dan Jamkesda pada Kementerian Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan, serta pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2010 sampai 2012.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah program Jamkesmas telah terlaksana dengan baik dilihat dari faktor peserta, sistem pengendalian internalnya, dana yang telah diterima oleh PPK, dan pertanggungjawaban dana sesuai sasaran.
Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya kelemahan berupa belum adanya database peserta Jamkesmas dan Jamkesda yang akurat, masih ada risiko masyarakat miskin belum mendapat pelayanan gratis, pertanggungjawaban dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman tahun sebelumnya, review kinerja pengelola program tidak diberikan, serta Tim Pengelola dan Tim Koordinasi belum sepenuhnyya melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Melalui rakor ini diharapkan mampu manjalin komunikasi positif untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mencari solusi terbaik atas pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih efektif.
Untuk informasi, rakor dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Prof. dr. Ascobat Gani, MPH. Dr. PH, dan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD.
Dikutip dari siaran pers BPK, Selasa (19/3/2013), berdasarkan UU, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas dan Jamkesda pada Kementerian Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan, serta pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2010 sampai 2012.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah program Jamkesmas telah terlaksana dengan baik dilihat dari faktor peserta, sistem pengendalian internalnya, dana yang telah diterima oleh PPK, dan pertanggungjawaban dana sesuai sasaran.
Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya kelemahan berupa belum adanya database peserta Jamkesmas dan Jamkesda yang akurat, masih ada risiko masyarakat miskin belum mendapat pelayanan gratis, pertanggungjawaban dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman tahun sebelumnya, review kinerja pengelola program tidak diberikan, serta Tim Pengelola dan Tim Koordinasi belum sepenuhnyya melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Melalui rakor ini diharapkan mampu manjalin komunikasi positif untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mencari solusi terbaik atas pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih efektif.
Untuk informasi, rakor dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Prof. dr. Ascobat Gani, MPH. Dr. PH, dan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD.
(gpr)