Pemerintah tidak akan batasi impor yang produktif
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya mentolelir hingga saat ini impor Indonesia terus menekan neraca perdagangan atau transaksi berjalan, karena impor merupakan suatu hal yang produktif.
"Kalau terkait dengan impor, secara umum jika kita mengalami tekanan di neraca perdagangan atau ditransaksi berjalan karena sesuatu yang produktif, itu bisa kita pahami. Karena itu sifatnya adalah sesuatu yang sort term yang nantinya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik kedepan," ujarnya di Istana Presiden, Rabu (20/3/2013).
Menurut Agus, impor selama untuk hal-hal yang produktif saat ini belum perlu dibatasi. "Karena itu sesuatu yang dapat dihitung, yang kita tidak ingin untuk hal-hal yang tidak produktif ada pembatasan," ujarnya.
Agus menambahkan, saat ini yang justru mengkhawatirkan pemerintah adalah dari segi pendanaan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. "Justru bagaimana strategi pendanaan daripada institusi pemerintah ataupun swasta, itu harus dikendalikan supaya dalam batas-batas yang sehat," jelasnya.
Karena itu, lanjut Agus, baik pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selalu mendiskusikan hal tersebut secara berkala secara konsolidasi bagaimana posisi utang luar negeri pemerintah dan swasta. "Tingkat bunganya floating atau fix-nya, itu harus kita kaji," pungkasnya.
"Kalau terkait dengan impor, secara umum jika kita mengalami tekanan di neraca perdagangan atau ditransaksi berjalan karena sesuatu yang produktif, itu bisa kita pahami. Karena itu sifatnya adalah sesuatu yang sort term yang nantinya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik kedepan," ujarnya di Istana Presiden, Rabu (20/3/2013).
Menurut Agus, impor selama untuk hal-hal yang produktif saat ini belum perlu dibatasi. "Karena itu sesuatu yang dapat dihitung, yang kita tidak ingin untuk hal-hal yang tidak produktif ada pembatasan," ujarnya.
Agus menambahkan, saat ini yang justru mengkhawatirkan pemerintah adalah dari segi pendanaan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. "Justru bagaimana strategi pendanaan daripada institusi pemerintah ataupun swasta, itu harus dikendalikan supaya dalam batas-batas yang sehat," jelasnya.
Karena itu, lanjut Agus, baik pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selalu mendiskusikan hal tersebut secara berkala secara konsolidasi bagaimana posisi utang luar negeri pemerintah dan swasta. "Tingkat bunganya floating atau fix-nya, itu harus kita kaji," pungkasnya.
(gpr)