Menkeu: Pengendalian BBM subsidi tak pengaruhi S&P
Rabu, 20 Maret 2013 - 19:58 WIB
Menkeu: Pengendalian BBM subsidi tak pengaruhi S&P
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan mengubah sikap Standard & Poor's (S&P) untuk menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi.
Agus menduga S&P masih perlu melakukan pengamatan lebih dalam efektivitas dari upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. "Saya dapat memahami kalau S&P mempunyai concern pada subsidi kalau dilihat rencana jangka menengah kita, kita juga akan memperbaiki sistem subsidi kita supaya betul-betul lebih kepada individu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya di Istana Presiden, Rabu (20/3/2013).
Namun, lanjut Agus, selama dua tahun ini, Indonesia menghadapi dinamika di mana harga BBM dan listrik tidak bisa disesuaikan. Namun di 2013 ini, penyesuaian harga listrik dan BBM tidak tertutup kemungkinannya.
"Indonesia dengan penduduk yang besar dengan 240 juta penduduk dan juga mempunyai tantangan tidak hanya di masalah keuangan, tapi juga di aspek sosial dan pengendalian kemiskinan tentu harus mempelajari ini dengan baik," ujarnya.
Agus menambahkan, selama ini, pemahaman terkait subsidi harus dikelola secara lebih produktif, sudah sejalan dengan pemikiran S&P.
"Kalau untuk kami, lihatnya itu dari 46 juta kilo liter (kl) yang kalau tidak dikendalikan pasti terlampaui. Tentu harus ada program pengendalian," tegasnya.
Kondisi kuota yang sudah dimasukkan dalam APBN, pemerintah berkomitmen untuk tidak terlampaui. Karena itu, program pengendalian harus ditindaklanjuti.
"Justru yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita ingin pengendalian yang efektif, pengendalian yang betul-betul bisa membuat kuota itu terjaga. Nah, pengendalian itu harus dilakukan sedini mungkin, kalau tidak volume yang kita masukkan sebagai volume yang ada di APBN kita akan terlampaui," pungkasnya.
Agus menduga S&P masih perlu melakukan pengamatan lebih dalam efektivitas dari upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. "Saya dapat memahami kalau S&P mempunyai concern pada subsidi kalau dilihat rencana jangka menengah kita, kita juga akan memperbaiki sistem subsidi kita supaya betul-betul lebih kepada individu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya di Istana Presiden, Rabu (20/3/2013).
Namun, lanjut Agus, selama dua tahun ini, Indonesia menghadapi dinamika di mana harga BBM dan listrik tidak bisa disesuaikan. Namun di 2013 ini, penyesuaian harga listrik dan BBM tidak tertutup kemungkinannya.
"Indonesia dengan penduduk yang besar dengan 240 juta penduduk dan juga mempunyai tantangan tidak hanya di masalah keuangan, tapi juga di aspek sosial dan pengendalian kemiskinan tentu harus mempelajari ini dengan baik," ujarnya.
Agus menambahkan, selama ini, pemahaman terkait subsidi harus dikelola secara lebih produktif, sudah sejalan dengan pemikiran S&P.
"Kalau untuk kami, lihatnya itu dari 46 juta kilo liter (kl) yang kalau tidak dikendalikan pasti terlampaui. Tentu harus ada program pengendalian," tegasnya.
Kondisi kuota yang sudah dimasukkan dalam APBN, pemerintah berkomitmen untuk tidak terlampaui. Karena itu, program pengendalian harus ditindaklanjuti.
"Justru yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita ingin pengendalian yang efektif, pengendalian yang betul-betul bisa membuat kuota itu terjaga. Nah, pengendalian itu harus dilakukan sedini mungkin, kalau tidak volume yang kita masukkan sebagai volume yang ada di APBN kita akan terlampaui," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
