Inflasi jadi pertimbangan kenaikan harga BBM
Kamis, 21 Maret 2013 - 17:47 WIB
Inflasi jadi pertimbangan kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan tingginya inflasi pada dua bulan terakhir menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memprioritaskan kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini. Menurutnya, pengendalian dan pembatasan konsumsi BBM menjadi prioritas utama.
“Kita tidak menjadi prioritas untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena di dua bulan pertama ini, inflasi sudah tinggi,” tutur Agus, usai menghadiri Acara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Presiden Tahun Pajak 2012, di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (21/3/2013).
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Januari mencapai 1,03 persen sementara Februari 0,75 persen. Inflasi tinggi disebabkan meroketnya harga komoditas bahan makanan seperti bawang putih dan daging.
Tingkat inflasi tinggi pada Januari-Februari menyebabkan inflasi tahun kalender 2013 sudah menyentuh 1,79 persen. Padahal, pada periode yang sama pada 2012, inflasi tahun kalender hanya mencapai 0,81 persen.
Agus optimis bila pengendalian BBM dilakukan secara maksimal, maka pembengkakan subsidi lebih terjaga. Dalam APBN 2013, subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp193,8 triliun.
“Saya lihat pertimbangannya dalam dan luas tetapi kalau seandainya dilakukan pengendalian secara konkrit di kota-kota besar Indonesia itu akan bisa menekan secara efektif,” tandasnya.
Agus menambahkan, jika konsumsi BBM berlebih, defisit anggaran bisa jebol hingga dua persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas target yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 1,6 persen terhadap PDB.
Untuk menutup defisit, Kementerian Keuangan akan memaksimakan penerimaan negara, baik dari sektor perpajakan atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Ada alternatif lain. Kita harus lakukan pemotongan belanja K/L dan itu artinya pemotongan belanja barang, belanja sosial, ataupun belanja modal,” tandasnya.
“Kita tidak menjadi prioritas untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena di dua bulan pertama ini, inflasi sudah tinggi,” tutur Agus, usai menghadiri Acara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Presiden Tahun Pajak 2012, di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (21/3/2013).
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Januari mencapai 1,03 persen sementara Februari 0,75 persen. Inflasi tinggi disebabkan meroketnya harga komoditas bahan makanan seperti bawang putih dan daging.
Tingkat inflasi tinggi pada Januari-Februari menyebabkan inflasi tahun kalender 2013 sudah menyentuh 1,79 persen. Padahal, pada periode yang sama pada 2012, inflasi tahun kalender hanya mencapai 0,81 persen.
Agus optimis bila pengendalian BBM dilakukan secara maksimal, maka pembengkakan subsidi lebih terjaga. Dalam APBN 2013, subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp193,8 triliun.
“Saya lihat pertimbangannya dalam dan luas tetapi kalau seandainya dilakukan pengendalian secara konkrit di kota-kota besar Indonesia itu akan bisa menekan secara efektif,” tandasnya.
Agus menambahkan, jika konsumsi BBM berlebih, defisit anggaran bisa jebol hingga dua persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas target yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 1,6 persen terhadap PDB.
Untuk menutup defisit, Kementerian Keuangan akan memaksimakan penerimaan negara, baik dari sektor perpajakan atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Ada alternatif lain. Kita harus lakukan pemotongan belanja K/L dan itu artinya pemotongan belanja barang, belanja sosial, ataupun belanja modal,” tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
