MTI: Kebijakan kereta api jangan setengah hati
Jum'at, 29 Maret 2013 - 13:38 WIB
MTI: Kebijakan kereta api jangan setengah hati
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah serta elit politik jangan setengah hati dalam mengkaji dan menyusun kebijakan terkait kereta api (KA).
Pernyataan Djoko tersebut sekaligus menyikapi bagaimana pemerintah dan anggota DPR RI menolak rencana PT KAI yang ingin menghapuskan KRL ekonomi dan menggantinya dengan commuter line.
"Seharusnya PT KAI adalah perusahaan yang menyediakan transportasi KA yang murah buat rakyat. Tapi di sisi lain, sebagai BUMN, PT KAI ditarget untuk mencari keuntungan. Mana mungkin hal ini bakal terwujud," kata Djoko dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jumat (29/3/2013).
Masih mahalnya biaya transportasi yang tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang sesuai menunjukkan pemerintah masih belum serius mengatur permasalahan transportasi nasional.
"Penguasa belum punya hati untuk kembangkan transportasi KA buat rakyat. Hanya digunakan sebagai alat politik mencari simpati, dengan kebijakan setengah hati," katanya.
Djoko menerangkan, sudah waktunya pemerintah menyeriusi langkah penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan fokus pada penyediaan transportasi masal yang layak dengan biaya yang terjangkau.
"Pemerintah jangan berfoya-foya menghamburkan uang untuk memberi BBM subsidi kendaraan pribadi yang notabene mayoritas dimiliki orang kaya," tegasnya.
Pernyataan Djoko tersebut sekaligus menyikapi bagaimana pemerintah dan anggota DPR RI menolak rencana PT KAI yang ingin menghapuskan KRL ekonomi dan menggantinya dengan commuter line.
"Seharusnya PT KAI adalah perusahaan yang menyediakan transportasi KA yang murah buat rakyat. Tapi di sisi lain, sebagai BUMN, PT KAI ditarget untuk mencari keuntungan. Mana mungkin hal ini bakal terwujud," kata Djoko dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jumat (29/3/2013).
Masih mahalnya biaya transportasi yang tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang sesuai menunjukkan pemerintah masih belum serius mengatur permasalahan transportasi nasional.
"Penguasa belum punya hati untuk kembangkan transportasi KA buat rakyat. Hanya digunakan sebagai alat politik mencari simpati, dengan kebijakan setengah hati," katanya.
Djoko menerangkan, sudah waktunya pemerintah menyeriusi langkah penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan fokus pada penyediaan transportasi masal yang layak dengan biaya yang terjangkau.
"Pemerintah jangan berfoya-foya menghamburkan uang untuk memberi BBM subsidi kendaraan pribadi yang notabene mayoritas dimiliki orang kaya," tegasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
