Pertamina siap laksanakan pembatasan BBM bersubsidi
Selasa, 02 April 2013 - 17:07 WIB
Pertamina siap laksanakan pembatasan BBM bersubsidi
A
A
A
Sindonews.com - PT Pertamina Persero menyatakan siap melaksanakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi).
Vice President Corporate PT Pertamina (persero) Ali Mundakir mengatakan bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah tersebut siap melaksanakan opsi pembatasan BBM dalam bentuk apapun. “Pembatasan itu domain pemerintah. Pertamina siap melaksanakan regulasi yang diambil pemerintah,” kata Ali di Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Kendati demikian, Pertamina mengakui adanya kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar subsidi yang diterjadi di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat hingga Jawa Tengah merupakan ekses dari pengendalian BBM yang diterapkan pemerintah untuk menjaga kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Terjadinya antrean panjang disejumlah daerah adalah konsekuensi Pertamina melaksanakan amanat Undang-Undang APBN untuk menjaga kuota yang ditetapkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kuota BBM bersubsidi saat ini selalu lebih rendah dari kebutuhan masyarakat. Perusahaan minyak milik negara tersebut juga berharap pembatasan BBM bersubsidi disertai dengan kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak lagi menimbulkan ekses yang kurang baik di masyarakat.
Sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan dua pekan kedepan seluruh mobil pribadi di Jabodetabek tidak boleh membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium.
Pembatasan juga diterapkan untuk para pengguna BBM bersubsidi jenis solar. Implementasi aturan tersebut hanya menunggu keputusan dari Menteri ESDM Jero Wacik sepulang menghadiri Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bali.
Vice President Corporate PT Pertamina (persero) Ali Mundakir mengatakan bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah tersebut siap melaksanakan opsi pembatasan BBM dalam bentuk apapun. “Pembatasan itu domain pemerintah. Pertamina siap melaksanakan regulasi yang diambil pemerintah,” kata Ali di Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Kendati demikian, Pertamina mengakui adanya kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar subsidi yang diterjadi di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat hingga Jawa Tengah merupakan ekses dari pengendalian BBM yang diterapkan pemerintah untuk menjaga kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Terjadinya antrean panjang disejumlah daerah adalah konsekuensi Pertamina melaksanakan amanat Undang-Undang APBN untuk menjaga kuota yang ditetapkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kuota BBM bersubsidi saat ini selalu lebih rendah dari kebutuhan masyarakat. Perusahaan minyak milik negara tersebut juga berharap pembatasan BBM bersubsidi disertai dengan kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak lagi menimbulkan ekses yang kurang baik di masyarakat.
Sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan dua pekan kedepan seluruh mobil pribadi di Jabodetabek tidak boleh membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium.
Pembatasan juga diterapkan untuk para pengguna BBM bersubsidi jenis solar. Implementasi aturan tersebut hanya menunggu keputusan dari Menteri ESDM Jero Wacik sepulang menghadiri Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bali.
(rna)
Lihat Juga :
