KSPI desak Menteri BUMN hapus outsourcing
Sabtu, 06 April 2013 - 18:47 WIB
KSPI desak Menteri BUMN hapus outsourcing
A
A
A
Sindonews.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menghapus outsourcing di BUMN, khususnya di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Telkom dan Garuda Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, KSPI bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan terus memobilisasi massa untuk aksi 10 April di delapan kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Batam dan Medan.
"Sedangkan 10 ribu buruh Jabodetabek di kementerian Kesra dan Kementerian Kesehatan menuntut revisi Perpres Nomor 12 tahun 2013 dan revisi PP Nomor 101 tahun 2012. Sedangkan di kementerian BUMN menuntut hapus outsourcing buruh BUMN dan di Kemenakertrans menuntut kenaikan 84 item KHL (Komponen Hidup Layak)," jelasnya.
Dia juga mengancam, apabila aksi 10 April ini tidak direspon pemerintah, maka pihaknya akan mengorganisir aksi Mayday dengan 1 juta buruh di seluruh Indonesia. Sebanyak 150 ribu buruh akan menggelar aksi di Istana, DPR, delapan kementerian, seperti Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenakertrans, Kemenkes, Kementerian BUMN.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, KSPI bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan terus memobilisasi massa untuk aksi 10 April di delapan kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Batam dan Medan.
"Sedangkan 10 ribu buruh Jabodetabek di kementerian Kesra dan Kementerian Kesehatan menuntut revisi Perpres Nomor 12 tahun 2013 dan revisi PP Nomor 101 tahun 2012. Sedangkan di kementerian BUMN menuntut hapus outsourcing buruh BUMN dan di Kemenakertrans menuntut kenaikan 84 item KHL (Komponen Hidup Layak)," jelasnya.
Dia juga mengancam, apabila aksi 10 April ini tidak direspon pemerintah, maka pihaknya akan mengorganisir aksi Mayday dengan 1 juta buruh di seluruh Indonesia. Sebanyak 150 ribu buruh akan menggelar aksi di Istana, DPR, delapan kementerian, seperti Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenakertrans, Kemenkes, Kementerian BUMN.
(rna)
Lihat Juga :
