Kebijakan ekonomi harus utuh dan konseptual
Senin, 08 April 2013 - 15:43 WIB
Kebijakan ekonomi harus utuh dan konseptual
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memandang ekonomi tidak bisa dilihat dari kacamata tunggal. Baginya, melihat kebijakan harus secara utuh dan konseptual. Misalnya, mata rantai kebijakan ekonomi apa dampaknya terhadap keadaan sosial masyarakat pada situasi politik dan keamanan.
"Yang paling baik adalah economic policy, economic solution, secara tepat, tetapi tidak menimbulkan dampak buruk bagi sosial politik dan keamanan di negara kita," kata SBY saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) IX, di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Senin (8/4/2013).
Soal kepastian hukum dan kemanan, SBY mengaku sudah mengeluarkan instruksi tertulis dan lisan kepada pimpinan daerah, Gubernur, walikota, aparat penegak keamanan dan penegak hukum pusat dan daerah, bahkan jajaran komando teritorial TNI.
"Di beberapa sidang kabinet sudah jadi kebijakan kita untuk menjaga situasi sosial, situasi keamanan yang ada di negara kita. Jangan dibiarkan, jangan dianggap itu bagian dari demokrasi. Itu sifat buruk, ekses dari demokrasi dan kebebasan," tegasnya.
SBY menambahkan, kalau negara terus terguncang, politik tidak stabil, keamanan gonjang ganjing, sosial ekonomi pecah belah, tidak mungkin ekonomi bisa dibangun, dan tidak mungkin dunia usaha bisa tumbuh.
"Karena itu, menjadi prioritas kita, PR kita, semua aktif, hands on, turun ke lapangan untuk memastikan bahwa politik, sosial, hukum dan keamanan kita terjaga dengan baik," pungkasnya.
"Yang paling baik adalah economic policy, economic solution, secara tepat, tetapi tidak menimbulkan dampak buruk bagi sosial politik dan keamanan di negara kita," kata SBY saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) IX, di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Senin (8/4/2013).
Soal kepastian hukum dan kemanan, SBY mengaku sudah mengeluarkan instruksi tertulis dan lisan kepada pimpinan daerah, Gubernur, walikota, aparat penegak keamanan dan penegak hukum pusat dan daerah, bahkan jajaran komando teritorial TNI.
"Di beberapa sidang kabinet sudah jadi kebijakan kita untuk menjaga situasi sosial, situasi keamanan yang ada di negara kita. Jangan dibiarkan, jangan dianggap itu bagian dari demokrasi. Itu sifat buruk, ekses dari demokrasi dan kebebasan," tegasnya.
SBY menambahkan, kalau negara terus terguncang, politik tidak stabil, keamanan gonjang ganjing, sosial ekonomi pecah belah, tidak mungkin ekonomi bisa dibangun, dan tidak mungkin dunia usaha bisa tumbuh.
"Karena itu, menjadi prioritas kita, PR kita, semua aktif, hands on, turun ke lapangan untuk memastikan bahwa politik, sosial, hukum dan keamanan kita terjaga dengan baik," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
