Anggaran konversi BBM ke BBG Rp560 miliar
Senin, 08 April 2013 - 19:47 WIB
Anggaran konversi BBM ke BBG Rp560 miliar
A
A
A
Sindonews.com - Program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) akan terus dilanjutkan sebagai upaya untuk menekan pemakaian BBM bersubsidi. Sebagai upaya untuk mendukung konversi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp560 miliar pada 2014.
Berdasarkan data Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 dan Pagu Indikatif 2014, dari anggaran sebesar Rp560 miliar, paling besar akan dimanfaatkan untuk membangun jaringan gas kota di 16 ribu rumah di empat kota. Program tersebut memakan dana sebesar Rp283,6 miliar.
Alokasi lainnya adalah untuk penyediaan dan pendistribusian converter kit sebanyak lima ribu buah dengan dana mencapai Rp87 miliar, pembangunan satu unit kilang mini plant LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang memakan biata sekitar Rp40 miliar serta penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum (Rp150 miliar).
Rancangan Awal RKP 2014 dan Pagu Indikatif 2014 juga menyebutkan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar gas (BBG) bagi transportasi akan diutamakan di kota/kabupaten yang memiliki atau dekat dengan sumber gas bumi. Dilalui jaringan transmisi/distribusi gas bumi, serta mempunyai tingkat pertumbuhan kendaraan angkutan umum atau emisi gas buang yang tinggi.
Setidaknya ada delapan kota dan satu kabupaten yang dipilih sebagai daerah terkonversi, yaitu Medan, Palembang, DKI Jakarta, Bekasi, Cilegon, Semarang, Surabayat, Gresik, dan Segkang (Sulawesi Selatan).
Dibandingkan 2013, anggaran untuk konversi energi jauh lebih kecil. Pada 2013, angagran konversi energi mencapai Rp1,88 triliun di mana sebagian besar (Rp739,25 miliar) dimanfaatkan untuk penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum.
Menteri Keuangan Agus Martwoardojo menuturkan, ke depan subsidi energi akan lebih diarahkan ke targeted bukan subsidi umum, seperti sekarang ini di mana setiap orang bisa menikmatinya. Konversi energi dari BBM ke BBG adalah salah satu upaya.
"Subsidi energi BBM dan listrik itu dari subsidi harga yang sifatnya umum. Itu akan secara bertahap diarahkan pada subsidi targeted," ujar Agus di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Berdasarkan data Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 dan Pagu Indikatif 2014, dari anggaran sebesar Rp560 miliar, paling besar akan dimanfaatkan untuk membangun jaringan gas kota di 16 ribu rumah di empat kota. Program tersebut memakan dana sebesar Rp283,6 miliar.
Alokasi lainnya adalah untuk penyediaan dan pendistribusian converter kit sebanyak lima ribu buah dengan dana mencapai Rp87 miliar, pembangunan satu unit kilang mini plant LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang memakan biata sekitar Rp40 miliar serta penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum (Rp150 miliar).
Rancangan Awal RKP 2014 dan Pagu Indikatif 2014 juga menyebutkan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar gas (BBG) bagi transportasi akan diutamakan di kota/kabupaten yang memiliki atau dekat dengan sumber gas bumi. Dilalui jaringan transmisi/distribusi gas bumi, serta mempunyai tingkat pertumbuhan kendaraan angkutan umum atau emisi gas buang yang tinggi.
Setidaknya ada delapan kota dan satu kabupaten yang dipilih sebagai daerah terkonversi, yaitu Medan, Palembang, DKI Jakarta, Bekasi, Cilegon, Semarang, Surabayat, Gresik, dan Segkang (Sulawesi Selatan).
Dibandingkan 2013, anggaran untuk konversi energi jauh lebih kecil. Pada 2013, angagran konversi energi mencapai Rp1,88 triliun di mana sebagian besar (Rp739,25 miliar) dimanfaatkan untuk penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum.
Menteri Keuangan Agus Martwoardojo menuturkan, ke depan subsidi energi akan lebih diarahkan ke targeted bukan subsidi umum, seperti sekarang ini di mana setiap orang bisa menikmatinya. Konversi energi dari BBM ke BBG adalah salah satu upaya.
"Subsidi energi BBM dan listrik itu dari subsidi harga yang sifatnya umum. Itu akan secara bertahap diarahkan pada subsidi targeted," ujar Agus di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jakarta, Senin (8/4/2013).
(gpr)
Lihat Juga :
