Kelayakan rusunawa Depok disesuaikan harga sewa
Kelayakan rusunawa Depok disesuaikan harga sewa
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota Depok mulai mengoperasikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) pada 27 April 2013 nanti. Namun sejauh ini, fasilitas di sana masih dinilai belum layak. Di antaranya akses jalan yang masih belum optimal, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang kurang, dan juga air bersih yang hanya tersedia dua kali sehari.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengaku seluruh fasilitas telah layak karena disesuaikan dengan harga.
"Kalau dikatakan layak dibanding dengan istana ya enggak layak. Sebulan kan Rp150 ribu, Rp200 ribu, Rp250 ribu. Kalau sebulan Rp500 ribu baru deh dianggap enggak layak. Saya dulu di pesantren seminggu dua kali baru dapat air bersih. Kalau PJU sudah. Tinggal jalan yang belum," ungkapnya kepada wartawan di Balaikota, Selasa (09/04/2013).
Terkait perbaikan rusunawa, hal itu sudah dikomunikasikan ke pemerintah pusat untuk disempurnakan. Perbaikan yang dilakukan yakni khusus tower I saja. "Mereka sudah membenahi beberapa kekurangan perbaikan. Khususnya tower I saja, II dan III belum," jelasnya.
Idris menambahkan, pemerintah kota akan menambah anggaran dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2014 untuk mengoptimalkan rusunawa. Namun Idris mengakui memang akses jalan menuju rusunawa belum optimal.
"Tinggal jalan yang belum. Katanya sedang diproses. Karena anggaran yang diberikan APBD hanya untuk mengecat rusunawa saja, memang harus pakai ABT tertutama untuk optimalkan PJU," tandasnya.
Rumah susun yang berlokasi di Jalan Banjaran Pucung, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok itu sebenarnya dibangun mulai 2003 oleh Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Rusunawa itu berdiri di atas tanah seluas 1 hektar dengan tiga menara empat lantai. Setiap menara masing-masing memiliki 96 kamar. Namun, setelah selesai pembangunan 2007, tiga bangunan itu tidak diperhatikan dan mangkrak.
Setiap lantai menara memiliki dua deret kamar yang masing-masing deretannya terdapat 12 kamar. Ukuran kamarnya seragam yaitu 7x3 meter persegi dengan rincian, 3x5 untuk ruang tamu dan 3x2 untuk toilet dan dapur.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengaku seluruh fasilitas telah layak karena disesuaikan dengan harga.
"Kalau dikatakan layak dibanding dengan istana ya enggak layak. Sebulan kan Rp150 ribu, Rp200 ribu, Rp250 ribu. Kalau sebulan Rp500 ribu baru deh dianggap enggak layak. Saya dulu di pesantren seminggu dua kali baru dapat air bersih. Kalau PJU sudah. Tinggal jalan yang belum," ungkapnya kepada wartawan di Balaikota, Selasa (09/04/2013).
Terkait perbaikan rusunawa, hal itu sudah dikomunikasikan ke pemerintah pusat untuk disempurnakan. Perbaikan yang dilakukan yakni khusus tower I saja. "Mereka sudah membenahi beberapa kekurangan perbaikan. Khususnya tower I saja, II dan III belum," jelasnya.
Idris menambahkan, pemerintah kota akan menambah anggaran dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2014 untuk mengoptimalkan rusunawa. Namun Idris mengakui memang akses jalan menuju rusunawa belum optimal.
"Tinggal jalan yang belum. Katanya sedang diproses. Karena anggaran yang diberikan APBD hanya untuk mengecat rusunawa saja, memang harus pakai ABT tertutama untuk optimalkan PJU," tandasnya.
Rumah susun yang berlokasi di Jalan Banjaran Pucung, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok itu sebenarnya dibangun mulai 2003 oleh Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Rusunawa itu berdiri di atas tanah seluas 1 hektar dengan tiga menara empat lantai. Setiap menara masing-masing memiliki 96 kamar. Namun, setelah selesai pembangunan 2007, tiga bangunan itu tidak diperhatikan dan mangkrak.
Setiap lantai menara memiliki dua deret kamar yang masing-masing deretannya terdapat 12 kamar. Ukuran kamarnya seragam yaitu 7x3 meter persegi dengan rincian, 3x5 untuk ruang tamu dan 3x2 untuk toilet dan dapur.
(gpr)
Explore More