Wamen ESDM: Harga BBM kendaraan pribadi Rp4.500-Rp9.000
Senin, 15 April 2013 - 17:02 WIB
Wamen ESDM: Harga BBM kendaraan pribadi Rp4.500-Rp9.000
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo mengatakan, pemerintah belum menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan pribadi.
Namun, kata dia, yang pasti subsidi BBM untuk kendaraan pribadi akan dikurangi, "Opsinya antara Rp4.500 sampai Rp9.000, subsidi untuk kendaraan pribadi itu dikurangi," ujarnya kepada Sindonews di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/4/2013).
Disinggung mengenai rencana pertemuan sejumlah Menteri dengan para Gubernur pada Selasa (16/4/2013) besok di Kemendagri, menurutnya hal tersebut bukan berarti pemerintah sudah menemukan angka yang pas. Namun, lebih ke arah membangun koordinasi dengan daerah agar ke depannya tidak ada salah pengertian terkait kebijakan pemerintah pusat.
"Pelaksanaan apapun keputusan pemerintah perlu koordinasi dengan Gubernur supaya berjalan dengan lancar supaya tidak ada salah pengertian," tuturnya.
Wamen ESDM juga mengatakan, koordinasi yang bagus dengan pemda diperlukan untuk soisalisasi hal ini, "Belum, ya ada rencana kebijakan yang memerlukan koordinasi yang bagus," pungkas dia.
Namun, kata dia, yang pasti subsidi BBM untuk kendaraan pribadi akan dikurangi, "Opsinya antara Rp4.500 sampai Rp9.000, subsidi untuk kendaraan pribadi itu dikurangi," ujarnya kepada Sindonews di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/4/2013).
Disinggung mengenai rencana pertemuan sejumlah Menteri dengan para Gubernur pada Selasa (16/4/2013) besok di Kemendagri, menurutnya hal tersebut bukan berarti pemerintah sudah menemukan angka yang pas. Namun, lebih ke arah membangun koordinasi dengan daerah agar ke depannya tidak ada salah pengertian terkait kebijakan pemerintah pusat.
"Pelaksanaan apapun keputusan pemerintah perlu koordinasi dengan Gubernur supaya berjalan dengan lancar supaya tidak ada salah pengertian," tuturnya.
Wamen ESDM juga mengatakan, koordinasi yang bagus dengan pemda diperlukan untuk soisalisasi hal ini, "Belum, ya ada rencana kebijakan yang memerlukan koordinasi yang bagus," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
