BBM naik, DKI akan dikepung demo besar
A
A
A
Sindonews.com - Pasca rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengarah pada rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, rencana ini akan mengakibatkan aksi demonstrasi besar-besaran.
Pria yang biasa disapa Ahok itu mengatakan, jika terjadi kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pusat, pihaknya bersiap untuk menghadapi aksi gelombang demontrasi besar-besaran di kantornya.
"Kalo untuk Jakarta, ya siap-siap demo saja," ujar Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Namun demikian, pihaknya akan mengikuti langkah yang akan diambil pemerintah pusat. Pemprov DKI hanya akan mengusahakan jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan dan transportasi murah bagi warga Jakarta jika kenaikan harga BBM terjadi.
"Kita ikut saja. Yang penting DKI siapkan APBD, beri jaminan kesehatan, pendidikan perumahan, transportasi murah. Intinya kesitu," paparnya.
Selain itu, dia menjelaskan, jika terjadi opsi lain seperti pembatasan terhadap subsidi BBM, maka Pemprov DKI tidak kesulitan untuk mencari pinjaman untuk menyubsidi BBM tersebut.
"Enggak ada uang, kalau dikurangi subsidi enggak perlu cari utang aja. Jadi, jangan berpikir kalau subsidi dicabut ada kelebihan duit, enggak ada sama sekali," imbuhnya.
Ahok menerangka, jika terjadi kenaikan BBM, pihaknya masih menunggu, apakah kenaikan harga itu berlaku untuk pelat hitam dan pelat merah saja atau pelat kuning dan pengendara motor juga akan dinaikkan.
"Pelat hitam dan merah saja atau yang kuning dan motor tetap sama," ucapnya.
Seperti diberitakan, hari ini Kemendagri memanggil semua Gubernur se-Indonesia untuk melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsi.
Pria yang biasa disapa Ahok itu mengatakan, jika terjadi kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pusat, pihaknya bersiap untuk menghadapi aksi gelombang demontrasi besar-besaran di kantornya.
"Kalo untuk Jakarta, ya siap-siap demo saja," ujar Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Namun demikian, pihaknya akan mengikuti langkah yang akan diambil pemerintah pusat. Pemprov DKI hanya akan mengusahakan jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan dan transportasi murah bagi warga Jakarta jika kenaikan harga BBM terjadi.
"Kita ikut saja. Yang penting DKI siapkan APBD, beri jaminan kesehatan, pendidikan perumahan, transportasi murah. Intinya kesitu," paparnya.
Selain itu, dia menjelaskan, jika terjadi opsi lain seperti pembatasan terhadap subsidi BBM, maka Pemprov DKI tidak kesulitan untuk mencari pinjaman untuk menyubsidi BBM tersebut.
"Enggak ada uang, kalau dikurangi subsidi enggak perlu cari utang aja. Jadi, jangan berpikir kalau subsidi dicabut ada kelebihan duit, enggak ada sama sekali," imbuhnya.
Ahok menerangka, jika terjadi kenaikan BBM, pihaknya masih menunggu, apakah kenaikan harga itu berlaku untuk pelat hitam dan pelat merah saja atau pelat kuning dan pengendara motor juga akan dinaikkan.
"Pelat hitam dan merah saja atau yang kuning dan motor tetap sama," ucapnya.
Seperti diberitakan, hari ini Kemendagri memanggil semua Gubernur se-Indonesia untuk melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsi.
(izz)