Kebijakan pengendalian BBM dan kemiskinan satu paket
Kebijakan pengendalian BBM dan kemiskinan satu paket
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengutarakan, apapun kebijakan pemerintah terkait pengendalian dan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akan diikuti dengan program-program yang menyentuh lapisan masyarakat bawah.
"Maksud saya kalau pemerintah susun satu paket itu bisa paket pengendalian BBM subsidi, penghematan BBM subsidi, ataupun konversi ke gas. Kita mungkin juga mempersiapkan dalam bentuk beasiswa (untuk masyarakat) miskin, program keluarga harapan (PKH), raskin, dan sebagainya," ujarnya di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Agus menerangkan, itu semua akan dirangkum dalam satu paket dengan tujuan untuk menyehatkan ekonomi dan di sisi lain menjaga masyarakat miskin.
"Itu semua kita susun dalam bentuk satu paket dan tujuannya adalah untuk membuat ekonomi tetap sehat dan rakyat miskin terjaga," jelas dia.
Sebelumnya, Agus mengatakan, bila tidak ada pembatasan, maka angka penggunaan BBM bersubsidi bisa membengkak hingga 49-53 juta kiloliter (KL). Padahal, kuota BBM bersubsidi hanya sebesar 46 juta KL.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan terjadi kebobolan sebesar tiga sampai enam juta KL apabila tidak ada pengendalian BBM bersubsidi. "Saya cuma bisa mengatakan bahwa 46 juta kiloliter itu kalau tidak kita kendalikan dan melakukan penghematan dengan baik, itu bisa mencapai 49 sampai 53 juta kiloliter," ujarnya.
"Maksud saya kalau pemerintah susun satu paket itu bisa paket pengendalian BBM subsidi, penghematan BBM subsidi, ataupun konversi ke gas. Kita mungkin juga mempersiapkan dalam bentuk beasiswa (untuk masyarakat) miskin, program keluarga harapan (PKH), raskin, dan sebagainya," ujarnya di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Agus menerangkan, itu semua akan dirangkum dalam satu paket dengan tujuan untuk menyehatkan ekonomi dan di sisi lain menjaga masyarakat miskin.
"Itu semua kita susun dalam bentuk satu paket dan tujuannya adalah untuk membuat ekonomi tetap sehat dan rakyat miskin terjaga," jelas dia.
Sebelumnya, Agus mengatakan, bila tidak ada pembatasan, maka angka penggunaan BBM bersubsidi bisa membengkak hingga 49-53 juta kiloliter (KL). Padahal, kuota BBM bersubsidi hanya sebesar 46 juta KL.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan terjadi kebobolan sebesar tiga sampai enam juta KL apabila tidak ada pengendalian BBM bersubsidi. "Saya cuma bisa mengatakan bahwa 46 juta kiloliter itu kalau tidak kita kendalikan dan melakukan penghematan dengan baik, itu bisa mencapai 49 sampai 53 juta kiloliter," ujarnya.
(gpr)
Explore More