Premium dua harga picu aksi penyalahgunaan
Jum'at, 19 April 2013 - 17:49 WIB
Premium dua harga picu aksi penyalahgunaan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengkhawatirkan rencana penerapan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memicu aksi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Ini yang dari dulu sangat kami ragukan. Karena adanya disparitas harga yang besar, membuka ruang orang untuk mencuri. Banyak pencurian BBM yang akibatkan seolah-olah konsumsi minyak kita meningkat," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Karena itu, dia mengimbau kepada siapapun yang punya kewenangan dengan BBM ini punya hati nurani, jangan sampai sakiti rakyat dan susahkan negara.
"Mencuri BBM subsidi ini sama saja mencuri minyak rakyat. Oleh karenanya hukum harus seberat-beratnya. Kalau bisa harta pribadi diambil saja semuanya, itu lebih adil bagi rakyat. Di daerah banyak yang tidak dapat BBM, saya disms di daerah Ponorogo itu enggak ada BBM sama sekali. Petani pun terganggu, nelayan juga perlu, Kalau dibiarkan ini sangat berbahaya bagi orang-orang kecil," tegasnya.
Marzuki mengaku DPR juga akan kesulitan untuk membantu dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan ini. Menurutnya, hal ini tidak hanya butuh imbauan saja, melainkan perlu kejujuran semua pihak.
"DPR berapa orang? Pom bensin di Indonesia ini berapa ribu? Tidak mungkin kita itu 560 orang nongkrongin di pom bensin. Pengawasan pun sangat sulit, Kecuali dengan sistem manusianya yang handal dan jujur. Kalau tidak jujur maka ruang untuk dimanipulasi besar," pungkasnya.
"Ini yang dari dulu sangat kami ragukan. Karena adanya disparitas harga yang besar, membuka ruang orang untuk mencuri. Banyak pencurian BBM yang akibatkan seolah-olah konsumsi minyak kita meningkat," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Karena itu, dia mengimbau kepada siapapun yang punya kewenangan dengan BBM ini punya hati nurani, jangan sampai sakiti rakyat dan susahkan negara.
"Mencuri BBM subsidi ini sama saja mencuri minyak rakyat. Oleh karenanya hukum harus seberat-beratnya. Kalau bisa harta pribadi diambil saja semuanya, itu lebih adil bagi rakyat. Di daerah banyak yang tidak dapat BBM, saya disms di daerah Ponorogo itu enggak ada BBM sama sekali. Petani pun terganggu, nelayan juga perlu, Kalau dibiarkan ini sangat berbahaya bagi orang-orang kecil," tegasnya.
Marzuki mengaku DPR juga akan kesulitan untuk membantu dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan ini. Menurutnya, hal ini tidak hanya butuh imbauan saja, melainkan perlu kejujuran semua pihak.
"DPR berapa orang? Pom bensin di Indonesia ini berapa ribu? Tidak mungkin kita itu 560 orang nongkrongin di pom bensin. Pengawasan pun sangat sulit, Kecuali dengan sistem manusianya yang handal dan jujur. Kalau tidak jujur maka ruang untuk dimanipulasi besar," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
