Kadin paparkan 7 instrumen tingkatkan PMDN

Selasa, 23 April 2013 - 15:14 WIB
Kadin paparkan 7 instrumen...
Kadin paparkan 7 instrumen tingkatkan PMDN
A A A
Sindonews.com - Potensi pengusaha nasional dan daerah untuk meningkatkan laju penanaman modal dalam negeri (PMDN) dari 39,6 persen menjadi 70 persen dinilai bisa terealisasi dan masih bisa untuk dinaikkan karena banyak instrumen yang mendukungnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur memaparkan, sedikitnya ada 7 instrumen pendukung untuk mendapatkan 70 persen laju PMDN antara lain pertama, pelaku usaha dan pemerintah harus fokus dalam program hilirisasi minerba yang didasari pada UU Minerba No 4 Tahun 2009.

"Kedua, adalah keterlibatan yang baik pengusaha nasional dan daerah dalam program MP3EI. Ketiga, pelaksanaan program konektivitas yang berbasis maritim untuk sea short shipping, dalam rangka menghubungkan satu pulau dengan pulau lain untuk efisiensi agar siap menghadapi Asean Economy Community 2015 mendatang," kata Natsir dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Hal keempat, kata dia, adalah percepatan pembangunan kawasan ekonomi diluar jawa. Kelima, pembangunan dry port diperbatasan agar perdagangan industri bergerak cepat. Keenam, daftar negatif investasi perlu ditinjau ulang. Ketujuh, percepatan pembangunan industri primer dari hasil tambang maupun petrokimia untuk mengurangi impor bahan baku untuk industri hilir.

“Industrinya perlu dipercepat dan mendapat kebijakan dari pemerintah. Bahkan jika diperlukan UU atau Perpu, Perpres, bisa diberlakukan karena industri primer ini investasi besar dan jangka waktunya panjang,” tambah Natsir.

Sebenarnya, kata Natsir, masih banyak lagi instrumen untuk meningkatkan PMDN, dimana efeknya akan positif pada pertumbuhan ekonomi sehingga ada pemerataan ekonomi yang tersebar di Indonesia. Pihaknya yakin, hal tersebut dapat dilakukan dan terwujud apabila setiap Kementerian tidak mementingkan egoisme sektoral.

“Pengusaha harusnya diajak bicara dan yang penting tidak mengeluarkan kebijakan yang tanpa dibicarakan dengan dunia usaha, Presiden kita pro kepada pengusaha tapi bawahannya kurang memahami kebijakan presiden kita, ini kan sayang buang waktu,” tutur dia.
(gpr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.0683 seconds (0.1#10.140)