Gubernur Sulsel minta kenaikan BBM ditunda
Gubernur Sulsel minta kenaikan BBM ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Apalagi, kata dia, dalam waktu dekat akan diperingati hari buruh sedunia. Momentum tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan penolakan kenaikan harga BBM.
"Saya kira Jumat depan belum, belum ada edaran, sebaiknya kenaikan harga BBM diundur dulu. Soalnya banyak agenda penting dalam waktu dekat," kata Syahrul di Kantor Gubernur, Selasa (23/4/2013).
Agenda penting yang dimaksud Syahrul yakni peringatan hari buruh sedunia, hari kebangkitan nasional, dan peringatan 15 tahun reformasi. Meski demikian, mantan Bupati Gowa itu mengaku tidak melakukan antisipasi berlebihan terkait penolakan lewat aksi demonstrasi mahasiswa.
"Tak ada persiapan antisipasi, kita apresiasi jika ada penyampaian aspirasi dari masyarakat. Terpenting jangan berlebihan, apalagi sampai menggegerkan Makassar," ujarnya.
Namun, pihaknya meminta mahasiswa dan masyarakat bisa memahami kenaikan BBM yang akan diputuskan dalam waktu dekat. Pasalnya, kenaikan BBM hanya untuk orang kaya saja, sementara orang miskin terbebas dari kenaikan.
"Bagi orang miskin dan orang tidak mampu tidak akan dinaikkan, begitu juga bagi mahasiswa dan pelajar juga tidak naik," kata dia.
Karena itu, lanjut Syahrul, mahasiswa bisa memahami sehingga tidak terlalu resisten terhadap keputusan kenaikan BBM. Seperti tahun sebelumnya, mahasiswa Makassar selalu melakukan aksi menyikapi kenaikan itu. Alasannya selalu klasik, kenaikan BBM akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
"Mereka (mahasiswa-red) harus diberikan pengertian, apalagi ini bukan cuma persoalan Indonesa, tetapi persoalan dunia," jelasnya.
Dia menuturkan, saat ini subsidi APBN untuk BBM di atas Rp300 triliun sehingga menghambat program pembangunan. Banyak agenda pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tidak jalan lantaran anggaran yang tak tersedia.
"Tidak ada lagi alasan untuk tidak menaikkan BBM, beban yang ditanggung untuk subsidi BBM sangat tinggi dan semua gubernur di Indonesia menyetujui kenaikan itu," ujarnya.
Atas kenaikan itu, maka APBN akan lebih sehat. Sehingga, kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat akan bisa diwujudkan. "Kita tidak ingin lagi bersoal dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan," terang mantan Bupati Gowa itu.
Apalagi, kata dia, dalam waktu dekat akan diperingati hari buruh sedunia. Momentum tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan penolakan kenaikan harga BBM.
"Saya kira Jumat depan belum, belum ada edaran, sebaiknya kenaikan harga BBM diundur dulu. Soalnya banyak agenda penting dalam waktu dekat," kata Syahrul di Kantor Gubernur, Selasa (23/4/2013).
Agenda penting yang dimaksud Syahrul yakni peringatan hari buruh sedunia, hari kebangkitan nasional, dan peringatan 15 tahun reformasi. Meski demikian, mantan Bupati Gowa itu mengaku tidak melakukan antisipasi berlebihan terkait penolakan lewat aksi demonstrasi mahasiswa.
"Tak ada persiapan antisipasi, kita apresiasi jika ada penyampaian aspirasi dari masyarakat. Terpenting jangan berlebihan, apalagi sampai menggegerkan Makassar," ujarnya.
Namun, pihaknya meminta mahasiswa dan masyarakat bisa memahami kenaikan BBM yang akan diputuskan dalam waktu dekat. Pasalnya, kenaikan BBM hanya untuk orang kaya saja, sementara orang miskin terbebas dari kenaikan.
"Bagi orang miskin dan orang tidak mampu tidak akan dinaikkan, begitu juga bagi mahasiswa dan pelajar juga tidak naik," kata dia.
Karena itu, lanjut Syahrul, mahasiswa bisa memahami sehingga tidak terlalu resisten terhadap keputusan kenaikan BBM. Seperti tahun sebelumnya, mahasiswa Makassar selalu melakukan aksi menyikapi kenaikan itu. Alasannya selalu klasik, kenaikan BBM akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
"Mereka (mahasiswa-red) harus diberikan pengertian, apalagi ini bukan cuma persoalan Indonesa, tetapi persoalan dunia," jelasnya.
Dia menuturkan, saat ini subsidi APBN untuk BBM di atas Rp300 triliun sehingga menghambat program pembangunan. Banyak agenda pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tidak jalan lantaran anggaran yang tak tersedia.
"Tidak ada lagi alasan untuk tidak menaikkan BBM, beban yang ditanggung untuk subsidi BBM sangat tinggi dan semua gubernur di Indonesia menyetujui kenaikan itu," ujarnya.
Atas kenaikan itu, maka APBN akan lebih sehat. Sehingga, kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat akan bisa diwujudkan. "Kita tidak ingin lagi bersoal dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan," terang mantan Bupati Gowa itu.
(izz)
Explore More