Pemkot Depok diminta tak utamakan profit rusunawa
Rabu, 24 April 2013 - 14:32 WIB
Pemkot Depok diminta tak utamakan profit rusunawa
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Depok mengkritik kesiapan fasilitas rumah susun sewa (rusunawa) di Kampung Banjaran Pucung, Tapos, Depok, yang masih minim. Sebab, hingga saat ini masih banyak calon penghuni rusunawa yang menunda untuk pindah karena fasilitas yang belum memadai.
Anggota Komisi B DPRD Depok Suparyono mengatakan, pihaknya seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Yakni terutama masalah air dan akses jalan.
"Saya dengar masih ada komplain dari masyarakat masalah air, sebelum penyerahan ke masyarakat sudah harus ready, bagi masyarakat yang menempati itu harus layak," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/4/2013).
Jika alasannya fasilitas yang diperoleh sesuai harga murah yang ditawarkan, Suparyono mengaku tak sepakat. Sebab air dan listrik merupakan fasilitas utama dan harus tersedia setiap saat.
"Kalau karena harga yang murah dan dapatnya dengan fasilitas segitu, saya tak sependapat. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas layak, air dan listrik haru ada setiap hari, enggak bisa dua hari sekali," tegasnya..
Suparyono menambahkan pemerintah bisa lebih membebankan pada APBD atau memungut iuran dengan menaikkan harga sewa rusun. "Enggak bisa karena alasan sesuai harga murah maka fasilitas minim, orang kan butuh air tiap hari. Pemerintah tinggal pilih, mau naikin harga atau bagaimana. Toh tidak terlalu membebankan terlalu banyak," tegasnya.
Suparyono mendesak pemerintah agar jangan fokus untuk mencari untung dari rusunawa. Tetapi lebih kepada pelayanan bagi rakyat untuk mengatasi masalah perumahan rakyat.
"Saya berharap pemerintah bisa berikan fasilitas terbaik kepada warga, dan tarif serendah mungkin. Jangan orientasi utama pendapatan, tapi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan masyarakat. Rugi juga enggak apa-apa, toh masih banyak dapat pajak dari sektor lain," tegasnya.
Anggota Komisi B DPRD Depok Suparyono mengatakan, pihaknya seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Yakni terutama masalah air dan akses jalan.
"Saya dengar masih ada komplain dari masyarakat masalah air, sebelum penyerahan ke masyarakat sudah harus ready, bagi masyarakat yang menempati itu harus layak," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/4/2013).
Jika alasannya fasilitas yang diperoleh sesuai harga murah yang ditawarkan, Suparyono mengaku tak sepakat. Sebab air dan listrik merupakan fasilitas utama dan harus tersedia setiap saat.
"Kalau karena harga yang murah dan dapatnya dengan fasilitas segitu, saya tak sependapat. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas layak, air dan listrik haru ada setiap hari, enggak bisa dua hari sekali," tegasnya..
Suparyono menambahkan pemerintah bisa lebih membebankan pada APBD atau memungut iuran dengan menaikkan harga sewa rusun. "Enggak bisa karena alasan sesuai harga murah maka fasilitas minim, orang kan butuh air tiap hari. Pemerintah tinggal pilih, mau naikin harga atau bagaimana. Toh tidak terlalu membebankan terlalu banyak," tegasnya.
Suparyono mendesak pemerintah agar jangan fokus untuk mencari untung dari rusunawa. Tetapi lebih kepada pelayanan bagi rakyat untuk mengatasi masalah perumahan rakyat.
"Saya berharap pemerintah bisa berikan fasilitas terbaik kepada warga, dan tarif serendah mungkin. Jangan orientasi utama pendapatan, tapi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan masyarakat. Rugi juga enggak apa-apa, toh masih banyak dapat pajak dari sektor lain," tegasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
