Lembaga keuangan nonbank harus topang UKM
Kamis, 30 Mei 2013 - 14:13 WIB
Lembaga keuangan nonbank harus topang UKM
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, saat ini diperlukan diversifikasi dan penguatan lemabaga keuangan nonbank untuk ikut menopang potensi domestik atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani mengatakan, bentuk nyata akselerasi penyaluran dana kepada UKM dari lembaga pembiayaan kemitraan yang dibentuk Kadin, yaitu Palapa Nusantara Berdikari.
Menurutnya, Palapa Nusantara Berdikari memberikan dana kemitraan sebesar Rp500 juta kepada pelaku usaha perkebunan dan penggilingan kopi yang sudah berorientasi ekspor, misalnya CV Sandy Putra di Pengalengan, Jabar.
"Kita berharap dengan dana pinjaman itu bisa meningkatkan skala produksi dan kapasitas ekspor yang kini baru mencapai 290 ton per tahun," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Kamis (30/5/2013).
Di samping urgensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui UKM seperti akses permodalan, UKM juga dihadapkan pada sulitnya perizinan, persaingan dengan korporasi besar dan akses teknologi untuk mengembangkan usaha.
Karea itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengedepankan alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur dasar, guna memperkuat daya saing daerah dan memperkuat basis-basis pertumbuhan domestik. Kemampuan daerah untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi, akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memperkuat basis-basis pertumbuhan domestik dan menggali potensi keunikan yang ada di daerah sebagai keunggulan komparatif.
"Untuk menumbuhkan basis-basis ekonomi daerah itu memerlukan dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan dan finansial. Bila upaya daerah ini berjalan dengan baik, diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang dengan penghasilan menengah," jelas Rosan.
Saat ini, lanjut dia, jumlah kalangan menengah di Indonesia diperkirakan mencapai 40 juta. Pihaknya memperkirakan jumlahnya akan bertambah menjadi 120 juta pada 2030.
Dia menuturkan, penguatan ekonomi nasional adalah hasil akumulasi dari penguatan ekonomi di daerah. Sehingga, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus terjalin dengan lebih baik lagi untuk menjaga momentum pembangunan.
"Otonomi daerah harus bisa menghasilkan bukti kongkrit keberhasilan suatu daerah yang pada gilirannya sektor perbankan dan finasial biasanya akan ikut memacu pertumbuhan itu," pungkas Rosan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani mengatakan, bentuk nyata akselerasi penyaluran dana kepada UKM dari lembaga pembiayaan kemitraan yang dibentuk Kadin, yaitu Palapa Nusantara Berdikari.
Menurutnya, Palapa Nusantara Berdikari memberikan dana kemitraan sebesar Rp500 juta kepada pelaku usaha perkebunan dan penggilingan kopi yang sudah berorientasi ekspor, misalnya CV Sandy Putra di Pengalengan, Jabar.
"Kita berharap dengan dana pinjaman itu bisa meningkatkan skala produksi dan kapasitas ekspor yang kini baru mencapai 290 ton per tahun," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Kamis (30/5/2013).
Di samping urgensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui UKM seperti akses permodalan, UKM juga dihadapkan pada sulitnya perizinan, persaingan dengan korporasi besar dan akses teknologi untuk mengembangkan usaha.
Karea itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengedepankan alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur dasar, guna memperkuat daya saing daerah dan memperkuat basis-basis pertumbuhan domestik. Kemampuan daerah untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi, akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memperkuat basis-basis pertumbuhan domestik dan menggali potensi keunikan yang ada di daerah sebagai keunggulan komparatif.
"Untuk menumbuhkan basis-basis ekonomi daerah itu memerlukan dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan dan finansial. Bila upaya daerah ini berjalan dengan baik, diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang dengan penghasilan menengah," jelas Rosan.
Saat ini, lanjut dia, jumlah kalangan menengah di Indonesia diperkirakan mencapai 40 juta. Pihaknya memperkirakan jumlahnya akan bertambah menjadi 120 juta pada 2030.
Dia menuturkan, penguatan ekonomi nasional adalah hasil akumulasi dari penguatan ekonomi di daerah. Sehingga, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus terjalin dengan lebih baik lagi untuk menjaga momentum pembangunan.
"Otonomi daerah harus bisa menghasilkan bukti kongkrit keberhasilan suatu daerah yang pada gilirannya sektor perbankan dan finasial biasanya akan ikut memacu pertumbuhan itu," pungkas Rosan.
(izz)
Lihat Juga :
